Senja Kala Ekonomi Rakyat

AKURAT.CO Di penghujung 2025, langit perekonomian Indonesia tampak cerah, dihiasi dengan angka-angka makro yang menunjukkan stabilitas relatif dari pertumbuhan yang di angka 5 persen, inflasi rendah, cadangan devisa yang sehat hingga kepada angka pengangguran menurun tipis.

Namun, di balik statistik itu, ada riak-riak kehidupan sehari-hari yang tak selalu terekam oleh angka nasional. Seperti halnya rumah tangga kecil yang menyesuaikan pola konsumsi, petani yang masih bergulat dengan harga yang bergejolak, dan pekerja informal yang terus berjuang menambal pendapatan keluarga.

Inilah wajah lain dari ekonomi Indonesia, yang untuk sebagian besar rakyat terasa seperti senja. Sinar masih ada, tetapi jarak gelapnya mulai tampak.

Mengutip dari beberapa laman kementerian dan bank sentral, boleh saja memamerkan indikator makro yang kondusif. Bahkan, beberapa waktu lalu BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025 sebesar 5,04% (year-on-year), menandai pemulihan setelah fluktuasi di awal tahun.

Pertumbuhan q-to-q juga positif, didorong oleh performa ekspor dan beberapa sektor domestik. Di atas kertas, ini adalah kabar baik. Perekonomian bergerak, lapangan usaha tercatat bertambah, dan aliran perdagangan masih menjadi penopang.

Namun, pertumbuhan yang menganga antara provinsi dan kelompok pendapatan memperlihatkan ketidakseimbangan. Di situlah narasi rakyat sering tersisih.

Menurut BPS, inflasi yang rendah tercatat sekitar 2,72 persen year-on-year pada November 2025, memberikan ruang bagi daya beli secara agregat. Harga pangan dan energi relatif terjaga dibanding beberapa tahun sebelumnya.

Namun, tekanan inflasi yang rendah juga berlapis. Di beberapa daerah misalnya harga kebutuhan pokok tetap fluktuatif karena distribusi dan biaya logistik. Sedangkan di sektor jasa, kenaikan upah belum selalu mengimbangi kenaikan biaya hidup yang dirasakan keluarga kecil.

Hal ini menandakan bahwa indeks nasional menyamarkan geografi ketidakadilan harga yang nyata di lapangan.

Angka pengangguran yang turun sedikit, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,85% per Agustus 2025, seakan memberikan narasi optimis tentang serapan tenaga kerja. Namun, ketika melihat struktur ketenagakerjaan, pertumbuhan pekerjaan seringkali terserap pada sektor informal dan pertanian berupah rendah, bukan pada pekerjaan formal dengan jaminan sosial.

Rata-rata upah buruh yang dilaporkan BPS pada Agustus 2025 mencapai sekitar Rp3,33 juta bagi keluarga di kota besar. Angka itu kerap tak cukup menutup biaya hidup jika ditopang oleh satu pekerja saja.

Sedangkan bagi jutaan keluarga di desa, penghasilan harian yang tidak menentu tetap menjadi cerita lama yang berulang.

Fenomena 'dua ekonomi', satu yang tercatat di statistik makro dan satu lagi yang hidup di kampung, pasar tradisional, dan kontrakan padat kota; nyata dalam data kemiskinan. BPS melaporkan persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen, atau sekitar 23,85 juta orang.

Penurunan itu berarti ada kemajuan, namun jumlah puluhan juta jiwa tetap menunjukkan kelompok rentan yang besar. Penurunan relatif ini tidak otomatis membuat warga yang baru saja keluar dari garis kemiskinan menjadi aman. Kejutan harga, bencana, atau sakit bisa kembali mendorong mereka turun. Sistem proteksi sosial perlu bukan hanya men-track angka, tetapi memberi bantalan yang tahan lama.

Salah satu 'penopang' narasi resmi adalah ekspor, di mana di paruh pertama 2025 ekspor Indonesia tercatat meningkat, dengan nilai ekspor Januari–Juli mencapai sekitar USD160,16 miliar. Kinerja ini membantu menjaga arus devisa dan menopang sektor manufaktur dan komoditas.

Namun ketergantungan pada pasar global juga membikin ekonomi domestik rentan terhadap perlambatan permintaan luar negeri dan gejolak geopolitik, faktor yang diulang-ulang oleh para pengamat dan regulator sepanjang 2025.

Ketika pasar tujuan melemah, wilayah-wilayah penghasil komoditas besar merasakan dampaknya pertama kali.

Bank Indonesia, lewat peluncuran Laporan PEKKI 2025 bertajuk “Resiliensi Dalam Mengarungi Ketidakpastian Global”, menekankan bahwa kerja sama internasional dan kebijakan makroprudensial yang tepat adalah kunci menjaga stabilitas nasional.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, memetaforakan Indonesia sebagai 'kapal besar' yang harus bertahan menghadapi ombak eksternal. Metafora itu menggambarkan strategi makro sekaligus menjaga likuiditas, stabilitas nilai tukar, dan cadangan devisa, akan tetapi kurang membahas soal bagaimana gelombang itu dirasakan oleh nelayan kecil, pemilik warung, atau pekerja gig ekonomi, hingga kepada stabilitas makro yang belum tentu setara dengan ketahanan mikro.

Di lapangan, cerita-cerita kecil memberi warna lain. Seorang pedagang sayur di pinggiran ibu kota mengaku volume pembeli tidak seperti dulu, daya beli menurun dan pembeli lebih memilih produk murah impor atau mengurangi pola belanja.

Bahkan seorang buruh harian di proyek infrastruktur acap kali mengeluhkan bahwa pekerjaan musiman membuat pendapatan tidak stabil terutama saat musim hujan. Di wilayah pesisir, harga ikan yang berfluktuasi membuat nelayan harus menanggung biaya bahan bakar tinggi tanpa kepastian harga jual. Kumpulan kisah ini menegaskan, pertumbuhan yang tinggi tidak otomatis menular hingga ke meja makan seluruh keluarga.

Pemerintah menyadari celah ini. Sepanjang 2025 terdapat sejumlah paket stimulus dan program sosial dari bantuan pangan, subsidi, hingga program padat karya dengan tujuan menyasar rumah tangga rentan dan menopang konsumsi di kuartal akhir.

Paket stimulus yang diluncurkan pada September 2025 lalu misalnya, dirancang untuk mendorong konsumsi dan menyerap tenaga kerja sementara. Namun efektivitas program bergantung pada targetting yang presisi dan implementasi daerah-ke-daerah yang seringkali menemui persoalan administrasi, data, dan logistik.

Berapa persen dari anggaran yang benar-benar mengisi kantong keluarga miskin atau rentan, itu pertanyaan yang harus terus diawasi.

Ada pula tantangan struktural jangka menengah yang tak boleh dilupakan, di antaranya adalah perbaikan produktivitas, investasi berkualitas, transformasi rantai nilai di sektor manufaktur, dan peningkatan kualitas pendidikan-vokasional agar SDM Indonesia lebih kompetitif.

Target ambisius pemerintah menaikkan pertumbuhan menjadi angka yang jauh lebih tinggi menuntut reformasi yang mendasar, bukan sekadar stimulus jangka pendek. Tanpa langkah-langkah itu, pertumbuhan risiko berdampak pada angka pengangguran struktural dan memperbesar jurang antara pusat ekonomi dan daerah.

Menutup tahun 2025, ada dua pilihan narasi. Narasi pertama, yang sering dipilih pejabat dan analis makro yakni Indonesia relatif tangguh, indikator utama stabil, dan kebijakan yang hati-hati mampu menavigasi ketidakpastian global.

Sedangkan narasi kedua dibawa oleh rakyat biasa. Kehidupan masih penuh ketidakpastian dari harga, pekerjaan, dan akses layanan publik yang menentukan kesejahteraan sehari-hari.

Meskipun begitu, keduanya benar namun saling melengkapi bukan bertolak belakang. Jalan tengahnya adalah kebijakan yang terukur, data yang akurat sampai ke tingkat keluarga, dan penyaluran bantuan yang berpola untuk membangun ketahanan mikro sekaligus memperkuat fondasi makro.

Maka mau tidak mau akhir tahun ini juga menuntut introspeksi, apakah index pertumbuhan yang kita rayakan sudah mencakup kualitas hidup yang lebih baik? Atau apakah ia lebih mirip lampu mercusuar di pantai, meski terlihat dari jauh namun tak menjamin keamanan bagi nelayan kecil di perahu mereka?

Perbaikan-perbaikan yang seperti inilah diperlukan bukan hanya soal jumlah angka di PDB, tetapi distribusi manfaat yang nyata seperti upah yang layak, akses kesehatan dan pendidikan, harga pangan stabil, dan jaringan pengaman sosial yang kuat.

Karena itu, tahun 2026 menjanjikan tantangan baru, perlambatan perdagangan global, risiko geopolitik, serta tuntutan domestik untuk pertumbuhan yang inklusif. Apabila pemerintah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lain mampu merajut kebijakan makro dengan program pro-rakyat yang presisi, senja itu masih bisa berubah menjadi senandung optimis menjelang pagi baru.

Jika tidak, masyarakat hanya akan menyaksikan senja kala. Bukan karena ekonomi padam, tetapi sinarnya tidak sampai ke meja makan jutaan rakyat kecil yang menggantung harap di balik statistik.