Pelantikan Presiden dan Paket Tantangan Ekonomi

AKURAT.CO Pada hari ini, Minggu 20 Oktober 2024, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengadakan sidang paripurna dengan agenda pelantikan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Setelah pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pelantikan, secara resmi Prabowo Subianto akan menjadi nakhoda pemerintahan 2024-2029.

Banyak optimisme yang disematkan kepada Presiden Prabowo untuk membawa Indonesia menuju era kejayaan ekonomi.

Selanjutnya, menarik untuk mencermati jajaran kabinet yang akan membantu kinerja presiden selama lima tahun ke depan.

Dalam susunan ini, tentunya presiden akan mempertimbangkan dua aspek, yaitu stabilitas dan akselerasi ekonomi.

Dalam konteks stabilitas, presiden akan cenderung mengambil unsur birokrat dari partai, yang bisa memberikan dukungan secara politik untuk program-program strategis dan program populis yang menjadi janji kampanye sebelumnya.

Sedangkan dalam konteks akselerasi ekonomi, presiden akan memperkuat jajaran pembantunya di kabinet dari unsur teknokrat.

Karena dengan keahlian, pengalaman dan portofolio yang dimiliki, diharapkan mampu mendongkrak dan memberikan daya ungkit maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi ke depannya.

Dengan gambaran susunan kabinet yang ada, dengan tidak kurang 16 kementerian yang kembali diisi oleh jajaran lama, terlihat presiden cenderung lebih mendahulukan stabilitas.

Dan ini memang menjadi prerogatif presiden untuk membuat format kabinetnya.

Tetapi, dengan tantangan ekonomi yang begitu kompleks, harus ada evaluasi atas kinerja, agar aspek akselerasi ekonomi selanjutnya menjadi perhatian utama presiden.

Paling tidak, ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan.

Pertama tentang tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 trilian diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun.

Artinya potensi defisit lebih dari 600 triliuan akan menjadi penambah hutang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo hutang sekitar 800 triliun tahun 2025.

Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif.

Permasalahan mendasar kedua adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen.

Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) kita terus mengalami peningkatan.

Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan sustain kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

Data statistik tahun 2024 menunjukkan angka 9,03 persen, atau sekitar 25 juta orang. Tetapi, ada fakta menarik lain yang harusnya menjadi perhatian pemerintah, yaitu golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

Artinya, pemeritah pun harus jeli dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya. Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang.

Presiden Prabowo sudah mempunyai program prioritas yang tercantum dalam Asta Cita. Dari delapan program unggulan, lima di antaranya tentang ekonomi.

Artinya presiden sudah sangat memahami bahwa masalah dan tantangan ke depannya adalah tentang masalah perekonomian. Dibutuhkan sebuah reformasi ekonomi struktural untuk bisa menjadi jalan keluarnya.

Dibutuhkan serangkaian kebijakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor sektor ekonomi melalui perubahan fundamental dalam sistem ekonomi, regulasi dan infrastruktur.

Indonesia mempunyai narasi besar menuju Indonesia Emas 2045. Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen.

Hal ini bisa tercapai, ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menterjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural tersebut.

---

Penulis

Ajib Hamdani, Analis Kebijakan Ekonomi APINDO