OJK-ADB Sinergi Dorong Keuangan Berkelanjutan di ASEAN+3

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) terus memperkuat pengembangan keuangan berkelanjutan dan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal (local currency bond market) sebagai fondasi stabilitas ekonomi Indonesia dan kawasan Asia.

Upaya ini dinilai krusial di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan jangka panjang, volatilitas global, serta agenda pembangunan berkelanjutan yang semakin kompleks.

Penguatan pasar obligasi lokal dan instrumen pembiayaan berkelanjutan tidak hanya bertujuan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan eksternal dan risiko nilai tukar, tetapi juga membuka ruang pembiayaan baru bagi proyek infrastruktur, sosial, dan transisi energi.

Melalui kolaborasi regulator, investor, pelaku pasar, hingga organisasi internasional, OJK menargetkan pasar modal yang lebih tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Baca Juga: Transisi OJK Jadi Ujian Kepercayaan Investor dan Stabilitas IHSG

Komitmen tersebut mengemuka dalam rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, menjadi momentum strategis bagi integrasi pasar obligasi kawasan sekaligus penguatan posisi Indonesia di peta keuangan berkelanjutan regional.

ABMF Jadi Momentum Integrasi Pasar Obligasi ASEAN+3

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici, menegaskan bahwa penyelenggaraan ABMF merupakan bagian dari upaya mendorong integrasi pasar obligasi ASEAN+3 melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi lintas negara.

“Kehadiran bersama regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta perwakilan organisasi internasional dalam konferensi ini mencerminkan komitmen bersama untuk mendorong pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi ke masa depan,” ujar Retno dalam sambutannya pada pembukaan acara di Yogyakarta, Senin (2/2/2026).

Dirinya menambahkan, komitmen tersebut mencakup penerapan prinsip keuangan berkelanjutan sekaligus pendalaman pemahaman atas dinamika pasar obligasi yang terus berkembang di tengah tantangan global.

Regulasi OJK Perkuat Ekosistem Obligasi Berkelanjutan

Dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan di pasar modal, OJK telah meluncurkan sejumlah inisiatif regulasi strategis. Salah satunya melalui penerbitan POJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan.

Regulasi ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan, tidak hanya pada aspek lingkungan (green), tetapi juga aspek sosial serta keberlanjutan lainnya. Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) menjadi instrumen kunci dalam menyelaraskan proyek nasional dengan standar keberlanjutan internasional.

Langkah ini diharapkan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperjelas klasifikasi proyek yang layak mendapatkan pembiayaan berkelanjutan.

Pasar Obligasi Mata Uang Lokal Jadi Penopang Stabilitas

OJK juga menaruh perhatian besar pada pengembangan Local Currency Bond Market. Menurut Retno, penguatan pasar obligasi berdenominasi rupiah memiliki peran strategis dalam meningkatkan stabilitas keuangan nasional.

Pengembangan ini dinilai mampu mengurangi risiko nilai tukar asing, menekan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta mendiversifikasi sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur dan sosial jangka panjang. Pada akhirnya, langkah tersebut akan memperkuat resiliensi ekonomi Indonesia terhadap guncangan eksternal.

Nilai Obligasi Berkelanjutan Tembus Rp54,94 Triliun

Dari sisi kinerja, OJK mencatat hingga akhir Desember 2025, nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan, termasuk green bond, social bond, sustainability bond, dan sustainability-linked bond yang telah mencapai Rp54,94 triliun, atau setara USD3,28 miliar.

Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat pelaku pasar dan investor terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan di Indonesia, seiring dengan semakin kuatnya kerangka regulasi dan dukungan kebijakan.

Bappenas: Keuangan Berkelanjutan Kunci Capai SDGs

Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana, menyampaikan bahwa keuangan berkelanjutan merupakan bagian integral dari strategi pembangunan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

“Keuangan berkelanjutan menjadi bagian dari strategi pengembangan utama untuk mencapai peningkatan ekonomi yang inklusif dan dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Mada, telah mengembangkan berbagai skema pembiayaan seperti sukuk, obligasi tematik (SDG bond dan blue bond), serta blended finance untuk mendukung proyek-proyek prioritas SDGs. Namun demikian, tantangan utama masih terletak pada keterbatasan kapasitas pendanaan.

“Karena itu, kolaborasi dan peran serta berbagai pihak menjadi kunci untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan,” katanya.

Skor SDGs Indonesia Jadi Sinyal Positif bagi Investor

Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 69,5. Selain itu, Indonesia telah mencapai 61,4% dari 23 indikator penilaian SDGs.

Capaian tersebut, ditambah dengan visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, dinilai menjadi sinyal positif bagi sektor swasta dan investor global untuk menanamkan modal pada agenda pembangunan berkelanjutan di Tanah Air.

Forum Hybrid, Libatkan 200 Pemangku Kepentingan Kawasan

Rangkaian 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events diselenggarakan selama tiga hari, 2–4 Februari 2026, secara hybrid dan diikuti sekitar 200 peserta dari negara-negara anggota ASEAN+3 serta pemangku kepentingan kawasan.

Dalam forum ini, OJK juga menggelar Indonesia Session melalui diskusi panel bertema strategis, antara lain “Integrating Sustainable Finance in Indonesia’s Economic Development and Asia’s Growth” serta “Developing Local Currency Bond Market: Market Integration and Stakeholder Synergy”.

Narasumber berasal dari berbagai institusi, mulai dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI), hingga organisasi internasional seperti International Capital Market Association (ICMA) dan Nomura Asset Management.

Fokus Digital Bond dan Transaksi Lintas Batas

Selain ABMF, turut diselenggarakan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum (CSIF) dan 3rd Digital Bond Market Forum (DBMF) yang melibatkan negara-negara ASEAN+3.

DBMF berfokus pada pembahasan aset digital dan pasar obligasi digital, sementara CSIF menyoroti studi kasus bisnis nyata untuk mendorong transaksi lintas batas, khususnya obligasi pemerintah, serta memperkuat keterhubungan antara bank sentral dan lembaga penyimpanan serta penyelesaian efek di kawasan.