Subsidi Rp345 T Dikucurkan, Energi dan Pangan Jadi Prioritas

AKURAT.CO Pemerintah terus mengandalkan kebijakan subsidi sebagai instrumen utama menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Hingga 30 November 2025, Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi telah mencapai Rp345,1 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara mengatakan penyaluran subsidi difokuskan untuk sektor-sektor yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat, seperti energi dan pangan.

“Subsidi ini kita arahkan untuk memastikan masyarakat tetap terlindungi, terutama kelompok berpendapatan rendah,” ujar Suahasil dalam agenda APBN Kita di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Skema Hapus Utang bagi Daerah Korban Bencana

Untuk BBM bersubsidi, pemerintah telah menyalurkan 15,61 juta kiloliter atau lebih dari 80% dari target tahun ini. Konsumsi BBM bersubsidi terus menunjukkan tren kenaikan sejak 2023, mencerminkan peran pentingnya dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat.

Kenaikan serupa juga terlihat pada LPG 3 kilogram. Hingga November, realisasi penyaluran mencapai 7,09 juta ton atau 86,8% dari target. Pemerintah menilai LPG bersubsidi masih menjadi kebutuhan utama rumah tangga dan pelaku usaha kecil.

Di sektor kelistrikan, jumlah pelanggan listrik bersubsidi mencapai 42,6 juta pelanggan, melampaui target APBN. Kenaikan jumlah pelanggan ini menunjukkan peran subsidi listrik dalam menjaga keterjangkauan tarif bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Baca Juga: Kemenkeu Longgarkan TKD Rp46 T untuk Daerah Bencana hingga 2026

Selain energi, dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian juga terus diperkuat. Penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 7,5 juta ton atau 84,3% dari target, dengan pertumbuhan penggunaan yang cukup tinggi pada 2025.

Seiring dengan itu, belanja negara hingga akhir November 2025 telah mencapai Rp2.911,8 triliun atau 82,5% dari proyeksi APBN. Penyaluran transfer ke daerah juga tercatat tinggi, mencapai 92,1% dari target, mendukung stabilitas ekonomi di daerah.

Dengan belanja yang ekspansif namun terukur, pemerintah optimistis APBN 2025 mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan sosial dan kesinambungan fiskal.