Purbaya Gantikan Srimul, Ekonom: Kami Tunggu Gebrakan Fiskal!

AKURAT.CO Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhisadewa menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Keputusan Presiden untuk merombak kursi menteri strategis ini bukanlah kejutan.

Sejumlah ekonom menilai, reshuffle sudah diprediksi sejak lama mengingat kebijakan fiskal di era Sri Mulyani kerap menuai kritik.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bima Yudhistira, mengatakan bahwa kinerja Sri Mulyani belakangan dinilai kurang menghadirkan inovasi. Menurutnya, masalah fiskal yang menumpuk menjadi salah satu faktor yang membuat posisi Menteri Keuangan perlu segera diperbaharui.

“Sejak lama isu reshuffle ini sudah diprediksi, karena hampir tidak ada inovasi dalam kebijakan fiskal. Rasio pajak stagnan, beban bunga utang semakin berat, dan efisiensi anggaran justru sering mengorbankan daerah,” kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Bima menyoroti sejumlah kelemahan dalam kebijakan Sri Mulyani.

"Pertama, rasio pajak Indonesia yang tak kunjung meningkat meskipun target penerimaan negara setiap tahun semakin ambisius. Kedua, porsi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak yang semakin besar, sehingga ruang fiskal semakin menyempit," imbuhnya.

Selain itu, efisiensi anggaran yang dijalankan dianggap tidak proporsional. Banyak program daerah yang dipangkas, sementara belanja untuk proyek besar yang dinilai tidak memberi manfaat ekonomi langsung tetap dijalankan.

“Ini menimbulkan ketidakpuasan publik, ditambah dengan kenaikan berbagai jenis pajak di daerah,” ujar Bima.

Dengan dilantiknya Purbaya Yudhisadewa, publik menaruh harapan pada adanya gebrakan baru dalam pengelolaan fiskal. Bima menekankan ada lima langkah mendesak yang harus segera dijalankan untuk mengembalikan kepercayaan pasar dan masyarakat.

“Yang paling penting sekarang adalah bagaimana Menteri Keuangan yang baru bisa membuat dobrakan. Ada setidaknya lima agenda prioritas yang harus segera dijalankan,” ucap Bima.

Langkah pertama adalah menciptakan sistem perpajakan yang lebih inovatif dan adil. Bima menilai, pajak tidak boleh terus membebani kelas menengah ke bawah, melainkan harus diarahkan pada kelompok berdaya ekonomi tinggi.

Salah satu opsi yang ia ajukan adalah penerapan pajak kekayaan (wealth tax) dan pajak keuntungan berlebih (windfall profit tax), khususnya bagi sektor batu bara, nikel, dan sawit yang selama ini menikmati keuntungan besar dari harga global. Menurut Bima, kebijakan tersebut akan lebih progresif dan mampu menambah penerimaan negara tanpa menekan daya beli masyarakat kecil.

Agenda kedua adalah melakukan renegosiasi utang luar negeri. Menurut Bima, pemerintah perlu membuka komunikasi dengan lembaga pemeringkat internasional dan kreditur utama.

“Skema debt swap for nature atau debt swap for energy transition bisa menjadi jalan keluar. Jadi kewajiban bunga utang tidak dibayar dengan uang, tetapi diganti dengan komitmen program transisi energi,” jelasnya.

Dengan cara ini, beban fiskal dapat dikurangi, sekaligus menunjukkan komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan.

Langkah ketiga adalah mengevaluasi belanja perpajakan yang selama ini diberikan melalui insentif seperti tax allowance dan tax holiday. Bima menegaskan bahwa perusahaan penerima insentif harus diaudit secara menyeluruh.

“Kalau ternyata insentif itu tidak menciptakan lapangan kerja atau tidak memberikan dampak ekonomi yang nyata, maka seharusnya dihentikan,” tegasnya.

Dirinya juga menambahkan, kebijakan insentif harus berbasis hasil, bukan sekadar memberikan keringanan fiskal tanpa target yang jelas.

Keempat, Menteri Keuangan baru diminta menghentikan efisiensi dan belanja populis yang tidak didasarkan pada kajian matang. Menurut Bima, efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan hati-hati, bukan sekadar memangkas pos pengeluaran tanpa pertimbangan dampak jangka panjang.

“Banyak belanja yang memboroskan anggaran namun tidak memberi dampak positif terhadap ekonomi, terutama di daerah. Itu harus berani dihentikan,” katanya.

Belanja populis, seperti program yang hanya bersifat simbolik tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dinilai hanya memperbesar defisit tanpa menumbuhkan ekonomi.

Menurut Bima, jika langkah-langkah tersebut dijalankan secara cepat dan konsisten, pasar keuangan berpotensi rebound. Kepercayaan investor terhadap Indonesia bisa meningkat kembali.

“Kalau Purbaya mampu mendobrak dengan kebijakan inovatif, maka kepercayaan pasar akan pulih. Tapi kalau hanya melanjutkan cara lama, risikonya kepercayaan publik dan investor akan menurun,” ujarnya.

Meski demikian, Bima mengingatkan bahwa Purbaya menghadapi tantangan besar. Ia harus membuktikan bahwa kebijakan fiskal tetap sehat di tengah kebutuhan belanja negara yang terus meningkat.

Selain itu, ekspektasi publik terhadap pemerataan pembangunan juga semakin tinggi. Pemerintah dituntut tidak hanya menjaga angka-angka makroekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan masyarakat di seluruh daerah.

Celios menegaskan akan terus mengawal kebijakan fiskal dengan memberikan kritik yang objektif dan berbasis kajian ilmiah. Bima menyebutkan, pergantian menteri seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki arah kebijakan, bukan sekadar mengganti figur.

“Kalau kebijakan yang diambil masih berisiko tinggi bagi fiskal, tentu kami akan terus memberikan catatan kritis. Harapannya, Menteri Keuangan baru bisa menjawab tantangan ini dengan langkah konkret,” tegas Bima.

Pergantian Sri Mulyani menutup satu era panjang dalam pengelolaan fiskal Indonesia. Dengan segala catatan positif dan kritik yang melekat, ia meninggalkan warisan kebijakan yang kuat sekaligus sejumlah pekerjaan rumah besar.