Tingkatkan Literasi Pembiayaan, DJPK Luncurkan Program SINERGI Dorong Infrastruktur Daerah

AKURAT.CO Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan meluncurkan program SINERGI sebagai bentuk edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengakses skema pembiayaan kreatif untuk pembangunan infrastruktur.

Program ini diyakini akan menjadi langkah strategis dalam memperkecil kesenjangan fiskal antarwilayah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan.

Peluncuran program SINERGI dilakukan pada Rabu (30/4/2025) dan ditandai dengan pelaksanaan tahap pertama secara hibrida, yang diikuti oleh lebih dari 2.600 peserta dari 433 pemerintah daerah.

Baca Juga: PSSI Bantah Anggaran Kementerian Keuangan Digunakan untuk Carter Pesawat Timnas Indonesia

Kegiatan ini melibatkan sejumlah lembaga strategis, seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), serta kementerian teknis lainnya.

“Tujuan utama dari program ini adalah untuk membangun pemahaman menyeluruh tentang pembiayaan kreatif kepada pemerintah daerah,” tulis DJPK dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Program SINERGI bertumpu pada literasi dan pendampingan penggunaan instrumen pembiayaan seperti pinjaman daerah dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam pelaksanaannya, DJPK juga akan melakukan analisis kebutuhan infrastruktur berdasarkan data keuangan daerah seperti APBD, RPJMD, dan RKPD.

Salah satu inovasi dari program ini adalah penyusunan Buku Pintar Pembiayaan Kreatif, yang akan memuat jawaban dari 350 pertanyaan peserta sebagai panduan bagi daerah dalam memahami dan menerapkan skema pembiayaan nonkonvensional.

Menurut DJPK, pemanfaatan pembiayaan kreatif yang tepat dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan anggaran tanpa membebani fiskal secara langsung. Dengan pemahaman yang baik, daerah diharapkan lebih berani dan siap menjajaki kerja sama strategis dalam pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, air bersih, pendidikan, hingga kesehatan.

Baca Juga: Kemenkeu Bantah Kabar Cristiano Ronaldo Akan Makan Malam dengan Sri Mulyani

Program SINERGI akan berlangsung secara bertahap sepanjang tahun 2025, dimulai dari edukasi, identifikasi kebutuhan, pemilihan skema pembiayaan, hingga pendampingan implementasi. Langkah ini diharapkan dapat menjadi katalisator dalam transformasi pembangunan daerah menuju visi Indonesia Emas 2045.

Dengan peningkatan kapasitas literasi dan kesiapan teknis dari pemerintah daerah, DJPK menilai bahwa pembiayaan kreatif bukan lagi opsi, tetapi kebutuhan mutlak dalam menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis.