OJK Cabut Izin Usaha 4 Pinjol di 2024, Ada Tanifund hingga Investree

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperketat pengawasan terhadap industri fintech peer-to-peer (P2P) lending atau pinjaman online (pinjol).

Sepanjang tahun 2024, OJK telah menjatuhkan 661 sanksi administratif serta mencabut izin usaha 4 penyelenggara pinjol.

Dari 4 penyelenggara yang dicabut izinnya, dua di antaranya, TaniFund dan Investree, terbukti tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum serta mengabaikan rekomendasi pengawasan dari OJK.

Sementara itu, dua penyelenggara lainnya mengembalikan izin usaha secara sukarela.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, menyampaikan bahwa pencabutan izin terhadap TaniFund dan Investree merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di sektor fintech.

"OJK bertindak tegas terhadap penyelenggara yang tidak mematuhi aturan demi menjaga kesehatan industri dan melindungi masyarakat," ujar Ismail dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Baca Juga: OJK Perbarui Aturan P2P Lending, Atur Batas Bunga Harian dan Mitigasi Risiko

Setelah izin usahanya dicabut, TaniFund telah dibubarkan dan pengumuman pembubarannya telah dimuat di beberapa surat kabar pada 1 Agustus 2024 serta dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) Nomor 062 pada 2 Agustus 2024.

Hingga akhir tahun, OJK mencatat ada 7 laporan pengaduan terkait TaniFund yang masih dalam proses penyelesaian oleh tim likuidasi.

Masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban dengan TaniFund dapat menghubungi tim likuidasi yang telah dibentuk. Selain itu, OJK juga telah melaporkan dugaan tindak pidana di TaniFund kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan.

Sementara itu, Investree menghadapi lebih banyak laporan pengaduan dari masyarakat. Sejak izin usahanya dicabut, OJK menerima 85 pengaduan terkait perusahaan tersebut.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Investree telah menunjuk tim likuidasi yang bertugas menyelesaikan hak dan kewajiban perusahaan terhadap para pemangku kepentingan.

Tak hanya itu, OJK juga melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) terhadap AAG, Direktur Utama Investree, sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) Nomor 34 Tahun 2018 yang telah diperbarui dalam POJK Nomor 14 Tahun 2021. Hasil penilaian ini menetapkan bahwa AAG dinilai tidak layak dan bertanggung jawab atas pengelolaan Investree.

Bahkan, mantan CEO Investree tersebut kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

OJK pun telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengajukan red notice melalui Interpol serta meminta Direktorat Jenderal Imigrasi mencabut paspor tersangka.

"OJK dan Polri berupaya menghadirkan tersangka guna melanjutkan proses hukum. Harapannya, kasus ini dapat memberikan kepastian bagi para investor yang dirugikan," ujar Ismail.

Sebagai bentuk penguatan pengawasan terhadap industri fintech, OJK telah meluncurkan Roadmap Pengembangan dan Penguatan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) 2023-2028.

OJK juga menerbitkan POJK Nomor 40 Tahun 2024, yang merupakan revisi dari regulasi sebelumnya, untuk meningkatkan tata kelola, manajemen risiko, serta perlindungan bagi lender dan borrower.

Ke depan, OJK juga tengah menyusun perubahan Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 19 Tahun 2023 guna memperkuat pemahaman risiko pendanaan dan analisis kredit.

Dengan berbagai langkah ini, OJK berharap ekosistem fintech P2P lending di Indonesia semakin sehat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.