Berulang Kali Terjadi, Pemerintah dan Penegak Hukum Harus Serius Berantas Uang Palsu

AKURAT.CO Penggerebekan pabrik uang palsu di Bogor beberapa waktu lalu seharusnya menjadi alarm serius bagi pemerintah dan penegak hukum.

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, mengatakan, kejahatan pemalsuan uang bukan sekadar kriminal biasa, melainkan serangan langsung terhadap sistem keuangan negara.

Karenanya, dia berharap negara tidak kalah dengan kejahatan terorganisir seperti sindikat pengedar uang palsu.

"Dampaknya nyata, kerugian ekonomi, menurunnya kepercayaan publik terhadap uang rupiah. Serta ancaman terhadap transaksi perdagangan harian masyarakat kecil yang sering menjadi korban karena minimnya alat deteksi keaslian uang," jelas Abdullah, dalam keterangannya, Selasa (15/4/2025).

Dalam hal ini, pihak yang paling dirugikan ialah masyarakat kelas menengah ke bawah yang masih banyak menggunakan uang tunai untuk bertransaksi.

"Termasuk kelompok pekerja menengah, seperti kasir-kasir minimarket," ucapnya.

Baca Juga: Mantan Artis Sekar Arum Widara Mengakui Peroleh Uang Palsu dari Sini

Menurut Abdullah, kasus ini disebabkan karena lemahnya deteksi dini di masyarakat dan celah dalam sistem pengawasan transaksi tunai.

Untuk itu, digitalisasi sistem pembayaran juga harus terus diperluas, disertai proteksi data dan keamanan siber yang kuat.

Pemerintah dapat melakukan penguatan pengawasan dan penegakan hukum, serta memperkuat edukasi dan literasi terkait ancaman peredaran uang palsu.

Seperti peningkatan teknologi dalam keamanan mata uang oleh Bank Indonesia (BI) untuk memperbarui fitur keamanan pada uang kertas.

"Bank Indonesia juga harus terus memperbarui fitur keamanan uang kertas dan melakukan edukasi masif kepada publik. Tidak semua masyarakat memahami atau mampu mengenali ciri uang asli," kata Abdullah.

Ia pun meminta pemerintah berkolaborasi dengan lembaga keuangan demi memperkuat sistem deteksi uang palsu. Guna mencegah peredaran yang lebih luas.

Baca Juga: Karyawan Garuda Indonesia Terlibat Kasus Uang Palsu, Perusahaan Sanksi Tegas

"Kita tidak bisa membiarkan kelompok pemalsu uang menggerogoti sendi ekonomi bangsa. Negara tidak boleh kalah, pemerintah harus menjadikan setiap kasus pemalsuan uang sebagai urgensi nasional," jelasnya.

Untuk itu, Abdullah mendesak agar penegakan hukum diperkuat. Selain juga diikuti dengan langkah-langkah yang sistemik dan strategis.

"Pemerintah tidak bisa hanya bereaksi setiap kali kasus seperti ini terungkap. Instrumen hukum sudah ada tetapi implementasi dan pengawasan belum maksimal. Koordinasi antarlembaga penegak hukum perlu diperkuat," tegasnya.

Sebelumnya, polisi bersama Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) mengungkap produksi uang palsu di sebuah rumah di Perumahan Griya Melati 1 RT 03 RW 13, Kelurahan Bubulak, Kota Bogor, Jawa Barat.

Terbongkarnya pabrik uang palsu tersebut berawal dari temuan tas yang tertinggal di Stasiun KRL Tanah Abang, Jakarta, pada Senin (7/4/2025).

Setelah dilakukan investigasi, pabrik uang palsu itu digerebek aparat pada Rabu (9/4/2025).

Baca Juga: Profil Sekar Arum Widara, Mantan Artis Kolosal Pengedar Uang Palsu Sebesar Rp223,5 juta

Polsek Tanah Abang telah menetapkan delapan tersangka yang memproduksi dan menjual uang palsu.

Polisi juga menyita barang bukti sekitar 23 ribu lembar uang palsu dengan total nilai Rp2,3 miliar, di mana Rp1,3 miliar di antaranya sudah siap edar.

Penggerebekan pabrik uang palsu ini bukanlah yang pertama kali. Wilayah Bogor sudah beberapa kali menjadi lokasi produksi uang palsu, termasuk mata uang asing seperti Dolar dan Euro.