Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Sidang Perdana Hari Ini

AKURAT.CO Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus suap yang melibatkan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

"Agenda sidang pertama," tulis Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, Jumat (14/3/2025).

Agenda sidang perdana ini adalah pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sidang perdana Hasto digelar di Ruang Muhammad Hatta Ali. Persidangan digelar untuk umum.

Sebanyak 12 Jaksa KPK tercatat akan membuktikan perbuatan melawan hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto.

Baca Juga: PDIP Tegaskan Dukungan Penuh untuk Hasto Kristiyanto, Sebut Ada Upaya Pembajakan Hukum

Pengadilan Tipikor Jakarta menentukan jadwal sidang pembacaan dakwaan Hasto Kristiyanto atas dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019–2024 dan perintangan penyidikan.

Dalam kasus suap PAW, KPK juga menetapkan Advokat PDIP, Donny Tri Istiqomah, sebagai tersangka. Namun, KPK belum menahan Donny.

Perkara suap dan perintangan penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus yang lebih dulu menjerat mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, serta mantan caleg PDIP, Harun Masiku.

Diduga pemberian suap dengan maksud agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR melalui proses PAW.

Sementara, terkait perkara dugaan perintangan penyidikan, Hasto melakukan serangkaian upaya seperti mengumpulkan beberapa saksi terkait Harun Masiku dengan mengarahkan agar tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.

Selain itu, pada saat proses tangkap tangan terhadap Harun Masiku, Hasto memerintahkan seorang penjaga rumah bernama Nur Hasan untuk menelepon Harun Masiku supaya merendam ponselnya ke dalam air dan segera melarikan diri.

Baca Juga: PDIP: Hasto Kristiyanto Adalah Tahanan Politik yang Dipaksa Diam

PDIP sendiri telah menyatakan siap membela sekjennya.

Tim Hukum PDIP menyiapkan sebanyak 17 pengacara untuk mendampingi Hasto Kristiyanto di meja hijau.

"Tim ini merupakan tim kolaboratif. Antara tim hukum yang ditugaskan oleh partai dengan tim hukum yang berlatar belakang nonpartai atau full profesional," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum, Ronny Talapessy, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).