KPK Beri Sinyal Tambah Tersangka di Kasus Korupsi ASDP

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mengusut kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha atau KSU dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Tahun 2019-2022.

Sejalan dengan itu, penyidik lembaga antirasuah melakukan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi, yakni M. Islamudin (MI) selaku VP Management Asset Tahun 2020-2021. Saksi lainnya yakni, Evi Dwijayanti (ED) selaku VP Akuntansi, dan Aldo Yohanes Mumuh (AYM) selaku VP Keuangan Tahun 2021-2022.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, mengatakan pemeriksaan terhadap ketiganya dilakukan pada hari, Kamis (5/12/2024), dan ketiga saksi hadir memenuhi panggilan pemeriksaan.

Baca Juga: Korupsi Akuisisi Jembatan Nusantara, Dirut PT ASDP Ira Puspadewi Kembali Diperiksa KPK

Terhadap para saksi, selain mencari perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian negara, Tessa menyebut penyidik KPK turut mendalami adanya keterlibatan pihak lain.

"Ada pihak lain yang perlu diminta pertanggungjawabannya bersama-sama direksi ASDP," ujar Tessa, Jumat (6/12/2024).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka, namun belum diumumkan secara resmi. Mereka adalah Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi; Harry MAC selaku direktur perencanaan dan pengembangan; Yusuf Hadi yang merupakan direktur komersial dan pelayanan; dan Adjie yang merupakan pemilik PT Jembatan Nusantara.

Dalam perkara tersebut, KPK menyebut kerugian negara senilai Rp1,27 triliun. Hitungan itu belum final dan bisa bertambah ke depannya.

Proses akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP diduga ada kejanggalan. Di mana, PT ASDP membeli PT Jembatan Nusantara dengan nilai mencapai Rp1,3 triliun.

Baca Juga: KPK Dalami Kelayakan Kapal yang Dibeli ASDP

Dengan kondisi itu, perusahaan plat merah itu kemudian menguasai 100 persen saham PT Jembatan Nusantara berikut 53 kapal yang dikelola.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, akuisisi berjalan tak semestinya. Pasalnya, akuisisi itu dikabarkan tak ada dasar hukumnya serta melanggar aturan.

Dalam pengusutan kasus ini, KPK telah menyita 15 aset yang bernilai ratusan miliar rupiah dari pemilik PT Jembatan Nusantara, Adjie. Dari 15 aset yang telah disita KPK, empat terletak di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Selain di kawasan elit itu, belasan aset yang disita tersebar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Bogor, hingga Surabaya. Ditaksir aset-aset itu bernilai ratusan miliar rupiah.

KPK membuka peluang menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry tahun 2019-2022. Hal itu saat ini sedang didalami tim penyidik lembaga antikorupsi.

Disebutkan, penerapan pasal pencucian uang untuk menjangkau aset yang sudah disembunyikan oleh para pelaku tindak pidana korupsi. Terlebih, penyamaran aset itu menyulitkan pemulihan aset atau asset recovery.

Akan tetapi jika KPK bisa melakukan penyelamatan aset menggunakan pasal kerugian keuangan negara dalam kasus ASDP, maka lembaga antikorupsi tak akan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) TPPU.

Adapun surat perintah penyidikan (sprindik) yang sudah diterbitkan dalam kasus ASDP ini diketahui berkaitan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 atau kerugian negara.