Mustahil Dilenyapkan, Alexander Marwata Pastikan OTT KPK Bagian dari Penindakan

Sebab operasi senyap itu merupakan bagian dari kegiatan penindakan.

 

Demikian ditegaskan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, merespons pernyataan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, yang juga salah satu calon pimpinan, saat uji kelayakan dan kepatutan di DPR.

 

"(OTT) dalam rangka penindakan. Di pasal 6 Undang-Undang KPK kan jelas. KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksklusi. Nah, kegiatan tangkap tangan itu kan bagian dari penindakan," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

 

Diakui Alex, OTT memang tidak ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

 

 

Namun, yang termaktub dalam beleid itu dengan istilah tertangkap tangan.

 

Ia menilai hal tersebut tidak terlalu esensial.

 

Yang terpenting justru sistem, teknis hingga perangkat OTT itu perlu ditingkatkan lebih baik lagi. 

 

"Jadi, saya kira enggak akan hilang juga sih. Apalagi kan perangkatnya kan juga ada. Mungkin lebih selektif bisa," kata Alex. 

 

Johanis Tanak diketahui mendukung apresiasi dari Anggota Komisi III DPR saat mengikuti fit and proper test sebagai calon pimpinan KPK.

 

Ia mendapat banyak tepuk tangan setelah menyebut OTT tidak tepat. 

 

 

"Walaupun saya di pimpinan KPK, saya harus mengikuti. Tapi berdasarkan pemahaman saya, OTT sendiri itu tidak pas, tidak tepat," kata Tanak saat mengikuti fit and proper test capim KPK periode 2024–2029 di Komisi III DPR, Selasa (19/11/2024).

 

Bahkan jika terpilih kembali, nantinya Tanak akan menghapus OTT.

 

"Seandainya saya bisa jadi, mohon izin, jadi ketua, saya akan tutup, close karena itu (OTT) tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHAP," katanya. 

 

Pernyataan Tanak itu akhirnya menuai polemik.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut pernyataan itu merupakan cara Johanis Tanak mengambil hati anggota DPR. 

 

 

"Dalam pandangan ICW, pernyataan itu dilontarkan oleh Tanak tidak lebih dari sekedar hanya untuk mengambil hati anggota DPR yang mengujinya, padahal yang disampaikannya jelas tidak berdasar dan menyesatkan," kata Peneliti ICW, Diky Anandya.   

 

Menurut ICW, jika pernyataan Tanak hendak menghapus OTT sebagai sebuah strategi dalam pemberantasan korupsi, justru hal itu akan melemahkan KPK.

 

Atas alasan tersebut, ICW mendesak kepada anggota DPR untuk tidak memilih calon pimpinan KPK berdasarkan selera subjektif hanya kerena calon yang diuji hendak menghapus OTT.

 

"Sebab hal tersebut bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi," ujar Diky.