Korea Utara Ancam akan Beri Respons "Mengerikan" Jika Drone Korea Selatan Langgar Perbatasan

AKURAT.CO Korea Utara kembali melontarkan ancaman keras terkait dugaan pelanggaran wilayah udaranya. Pemerintah di Pyongyang memperingatkan akan memberikan “respons mengerikan” jika kembali mendeteksi drone yang melintas dari arah Korea Selatan.

Peringatan itu disampaikan oleh Kim Yo Jong, saudara perempuan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, melalui pernyataan resmi yang dimuat kantor berita negara. Menurutnya, setiap pelanggaran kedaulatan udara negaranya akan dibalas tegas. “Saya memperingatkan di muka bahwa provokasi semacam ini yang melanggar kedaulatan DPRK pasti akan memicu respons yang mengerikan,” ujarnya.

Pemerintah Korea Utara juga menegaskan tidak peduli siapa pihak di balik dugaan infiltrasi drone tersebut, baik individu maupun organisasi sipil. Isu drone lintas batas ini kembali memanaskan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan yang dalam beberapa bulan terakhir diupayakan mencair.

Presiden Korea Selatan saat ini, Lee Jae Myung, sejak menjabat tahun lalu berupaya memperbaiki relasi dengan Pyongyang. Ia bahkan mengkritik kebijakan pendahulunya yang dituduh mengirim drone berisi selebaran propaganda ke wilayah Korea Utara. Namun, situasi menjadi rumit setelah Korea Utara mengklaim menembak jatuh drone pengintai bulan lalu, yang disebut membawa peralatan surveilans dan merekam sejumlah target penting di area perbatasan.

Seoul sempat membantah keterlibatan resmi dalam insiden drone tersebut dan menyebut kemungkinan dilakukan oleh warga sipil. Meski begitu, satuan tugas gabungan militer dan kepolisian kini menyelidiki tiga prajurit aktif dan satu staf badan intelijen untuk memastikan fakta sebenarnya. Menteri Unifikasi Korea Selatan, Chung Dong-young, menyampaikan “penyesalan mendalam” dan menilai pernyataan damai masih perlu dikedepankan demi meredakan ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan.

Menurut analis hubungan antar-Korea, pernyataan terbaru Kim Yo Jong menunjukkan Pyongyang memantau secara ketat perkembangan politik di Seoul. Ia juga menilai nada pernyataan dari pihak Korea Selatan yang lebih lunak dianggap sebagai langkah yang “cukup masuk akal” oleh pihak utara.

Di sisi lain, dinamika regional juga dipengaruhi langkah internasional. Komite di bawah United Nations Security Council baru-baru ini menyetujui pengecualian sanksi untuk memungkinkan pengiriman makanan dan obat-obatan ke Korea Utara. Sejumlah analis menilai langkah ini bisa menjadi pintu masuk untuk mendorong negosiasi nuklir baru, termasuk dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Korea Utara sendiri dijadwalkan menggelar kongres partai besar pada akhir Februari. Agenda lima tahunan itu biasanya menetapkan arah kebijakan luar negeri, strategi militer, dan ambisi nuklir negara tersebut — faktor yang akan sangat menentukan arah berikutnya dalam ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan.