Apakah Donald Trump Melanggar Hukum Internasional usai Penangkapan Presiden Venezuela?

AKURAT.CO Ketegangan global mendadak meningkat setelah Amerika Serikat melancarkan operasi militer ke Venezuela pada 3 Januari 2026. Operasi ini bukan hanya memicu konflik bersenjata di Caracas, tetapi juga berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores, oleh pasukan AS. Langkah yang diumumkan langsung oleh Presiden Donald Trump itu sontak memicu perdebatan besar: apakah tindakan tersebut sah menurut hukum internasional, atau justru pelanggaran serius terhadap kedaulatan negara lain?

Artikel ini akan mengulas kronologi kejadian, perbedaan istilah “penangkapan” dan “penculikan”, hingga penilaian hukum internasional yang menjadi sorotan dunia.

Kronologi Singkat Operasi AS di Venezuela

Pada awal Januari 2026, pemerintahan Donald Trump mengumumkan telah melakukan operasi militer berskala besar di Venezuela. Serangan udara dilaporkan menghantam sejumlah target militer strategis di Caracas sebelum pasukan AS menangkap Nicolás Maduro dan membawanya ke Amerika Serikat.

Trump menyatakan bahwa Maduro dan istrinya akan diadili di pengadilan federal New York atas tuduhan serius, termasuk narkotika dan narco-terrorism. Dalam pernyataannya, Trump juga menyebut Amerika Serikat akan “mengurus Venezuela untuk sementara waktu” hingga terjadi proses transisi kekuasaan.

Pemerintah Venezuela langsung mengecam tindakan tersebut sebagai agresi militer dan penangkapan ilegal terhadap kepala negara yang sah. Reaksi keras pun datang dari berbagai negara, termasuk Rusia, yang menilai langkah AS sebagai ancaman serius terhadap stabilitas global.

Penangkapan atau Penculikan? Ini Perdebatan Utamanya

Salah satu polemik terbesar dari peristiwa ini terletak pada istilah yang digunakan. Pemerintah Amerika Serikat secara konsisten menyebut operasi tersebut sebagai penangkapan sah berdasarkan tuduhan pidana internasional. Namun, pemerintah Venezuela dan banyak pengamat global menggunakan istilah penculikan.

Perbedaannya bukan sekadar soal kata, tetapi soal legalitas:

Versi AS: Penangkapan dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap kejahatan lintas negara.
Versi Venezuela dan pengamat internasional: Maduro ditangkap secara paksa tanpa persetujuan negara berdaulat dan tanpa mandat hukum internasional.

Dalam praktik hukum internasional, perbedaan ini sangat krusial karena menentukan apakah suatu tindakan bisa dibenarkan atau justru dianggap sebagai pelanggaran berat.

Prinsip Hukum Internasional yang Jadi Acuan

Untuk menilai apakah Donald Trump melanggar hukum internasional, rujukan utamanya adalah Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Larangan Penggunaan Kekuatan

Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB secara tegas melarang penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain. Larangan ini hanya memiliki dua pengecualian:

Pertahanan diri jika suatu negara mengalami serangan bersenjata.
Otorisasi Dewan Keamanan PBB.

Dalam kasus Venezuela, tidak ada bukti bahwa Dewan Keamanan PBB memberikan izin kepada AS. Selain itu, Washington juga tidak menunjukkan adanya serangan bersenjata langsung dari Venezuela yang dapat dijadikan dasar pembelaan diri.

Karena itu, banyak pakar hukum internasional menilai operasi militer sepihak tersebut bertentangan dengan prinsip dasar hukum internasional.

Alasan Hukum yang Digunakan Amerika Serikat

Pemerintah AS mencoba membenarkan tindakan ini dengan beberapa argumen. Salah satunya adalah tuduhan bahwa rezim Maduro terlibat dalam jaringan narkotika dan terorisme internasional yang mengancam keamanan Amerika Serikat.

Namun, hukum internasional membedakan dengan jelas antara penegakan hukum pidana dan penggunaan kekuatan militer lintas negara. Tuduhan kriminal, seberat apa pun, tidak otomatis memberi hak kepada suatu negara untuk melakukan operasi militer di wilayah negara lain tanpa persetujuan internasional.

Banyak analis menegaskan bahwa aktivitas narkotika, meskipun berbahaya, tidak memenuhi syarat sebagai “serangan bersenjata” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Piagam PBB tentang hak bela diri.

Mengapa Proses Ini Dinilai Bermasalah Secara Hukum?

Dalam praktik hukum internasional, penyerahan tersangka antarnegara dilakukan melalui mekanisme ekstradisi, bukan melalui invasi militer. Proses ekstradisi mensyaratkan kerja sama hukum, perjanjian bilateral, dan persetujuan negara yang bersangkutan.

Penangkapan Maduro dilakukan di wilayah Venezuela melalui operasi militer, bukan lewat jalur hukum formal. Hal ini bertabrakan dengan prinsip non-intervensi dan perlindungan terhadap kepala negara yang masih menjabat, yang selama ini menjadi norma kuat dalam hubungan internasional.

Reaksi Dunia dan Dampak Global

Reaksi internasional terhadap langkah AS cenderung keras. Rusia secara terbuka menyebut operasi tersebut tidak sah dan berbahaya. Sejumlah negara lain memperingatkan bahwa tindakan ini bisa menjadi preseden buruk bagi kedaulatan negara-negara lain.

Di kawasan Amerika Latin, ketegangan meningkat dan kekhawatiran akan instabilitas regional semakin besar. Dampaknya juga terasa secara global, mulai dari gejolak pasar hingga meningkatnya protes di dalam negeri Amerika Serikat sendiri.

Jadi, Apakah Donald Trump Melanggar Hukum Internasional?

Jika dilihat dari sudut pandang hukum internasional yang mapan, mayoritas ahli menilai tindakan Donald Trump melanggar hukum internasional. Alasannya cukup jelas:

Tidak ada mandat Dewan Keamanan PBB.
Tidak ada dasar pertahanan diri yang sah.
Penangkapan dilakukan melalui kekuatan militer, bukan mekanisme ekstradisi.
Tindakan tersebut melanggar prinsip kedaulatan dan non-intervensi.

Meski demikian, dari sisi politik domestik AS, sebagian pendukung Trump menganggap langkah ini sebagai upaya tegas melawan kejahatan transnasional. Namun, pembenaran politik tidak selalu sejalan dengan legalitas hukum internasional.

Penutup

Kasus penangkapan Presiden Venezuela oleh Amerika Serikat membuka kembali perdebatan lama tentang batas kewenangan negara adidaya dalam menegakkan hukum di tingkat global. Di tengah klaim penegakan hukum, banyak pihak menilai dunia justru sedang menyaksikan pelanggaran serius terhadap tatanan hukum internasional.

Kalau kamu tertarik mengikuti perkembangan lanjutan soal konflik global, hukum internasional, dan dampaknya terhadap politik dunia, pantau terus update terbaru di AKURAT.CO.

FAQ

Apa yang terjadi antara Amerika Serikat dan Venezuela pada Januari 2026?

Pada 3 Januari 2026, Amerika Serikat melancarkan operasi militer ke Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Operasi ini mencakup serangan terhadap sejumlah target militer di Caracas dan dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Venezuela.

Mengapa Donald Trump memerintahkan operasi militer ke Venezuela?

Pemerintahan Donald Trump menyatakan operasi tersebut dilakukan untuk menangkap Nicolás Maduro atas tuduhan narkotika dan narco-terrorism. Trump menyebut langkah ini sebagai bagian dari penegakan hukum dan perlindungan keamanan nasional Amerika Serikat.

Apakah penangkapan Presiden Venezuela itu sah menurut hukum internasional?

Mayoritas pakar hukum internasional menilai tindakan tersebut tidak sah. Penangkapan dilakukan melalui operasi militer lintas negara tanpa mandat Dewan Keamanan PBB dan tanpa mekanisme hukum internasional yang diakui, seperti ekstradisi.

Mengapa banyak pihak menyebutnya sebagai penculikan, bukan penangkapan?

Istilah “penculikan” digunakan karena penangkapan dilakukan secara paksa di wilayah negara berdaulat tanpa persetujuan pemerintah setempat atau otoritas internasional. Dalam hukum internasional, tindakan semacam ini dianggap melanggar prinsip non-intervensi.

Apakah Amerika Serikat bisa berdalih melakukan pembelaan diri?

Sulit dibenarkan secara hukum internasional. Piagam PBB hanya mengizinkan pembelaan diri jika terjadi serangan bersenjata langsung. Hingga kini, tidak ada bukti bahwa Venezuela melakukan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat.

Apakah tuduhan narkotika bisa membenarkan operasi militer?

Tidak. Tuduhan kejahatan pidana, termasuk narkotika dan terorisme, tidak otomatis membenarkan penggunaan kekuatan militer lintas negara. Penegakan hukum internasional seharusnya dilakukan melalui kerja sama hukum, bukan invasi militer.

Mengapa proses ekstradisi dianggap lebih sah dibanding operasi militer?

Ekstradisi adalah mekanisme hukum formal antarnegara yang diatur melalui perjanjian dan proses pengadilan. Operasi militer untuk menangkap kepala negara yang sedang menjabat tidak diakui sebagai prosedur hukum yang sah dalam sistem internasional.

Bagaimana reaksi dunia internasional terhadap tindakan AS?

Banyak negara mengecam keras langkah Amerika Serikat. Rusia secara terbuka menyebut operasi tersebut ilegal dan berbahaya bagi stabilitas global. Sejumlah negara lain khawatir tindakan ini menjadi preseden buruk bagi kedaulatan negara-negara lain.

Apakah Donald Trump bisa dikenai sanksi hukum internasional?

Secara teori, pelanggaran hukum internasional dapat menimbulkan konsekuensi politik dan hukum. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum internasional terhadap pemimpin negara kuat sering terkendala faktor geopolitik dan kekuatan politik global.

Apa dampak jangka panjang dari kasus ini?

Kasus ini berpotensi meningkatkan ketegangan geopolitik, melemahkan kepercayaan terhadap hukum internasional, serta menciptakan preseden berbahaya bagi penggunaan kekuatan militer sepihak oleh negara besar.