Warga Swiss di Perbatasan Prancis Dilarang Sekolah di Geneva, 2.000 Anak Terdampak

AKURAT.CO Keputusan otoritas Geneva untuk melarang anak-anak yang tinggal di wilayah perbatasan Prancis bersekolah di kota Swiss tersebut memicu kemarahan banyak keluarga. Lebih dari 2.000 anak kini harus bersekolah di Prancis, menambah beban sekolah-sekolah di wilayah perbatasan.

Kebijakan yang akan berlaku pada tahun ajaran September 2026 itu diumumkan sejak Juni lalu. Pemerintah daerah Geneva menyebut keputusan ini diambil karena tekanan demografis dan keterbatasan kapasitas sekolah di wilayahnya. Kebijakan tersebut juga diperkirakan akan menghemat lebih dari 27 juta franc Swiss (sekitar Rp490 miliar) dalam empat tahun ke depan.

Namun, keputusan itu menuai kritik tajam, terutama dari warga Swiss yang tinggal di wilayah Prancis karena harga rumah di Geneva tidak terjangkau. Banyak dari mereka terpaksa pindah ke desa-desa di seberang perbatasan namun tetap bekerja di kota tersebut.

“Kami menjadi warga Swiss kelas dua,” kata Joana (35 tahun), seorang tenaga kesehatan dan ibu dua anak yang kini tinggal di Prancis. Ia mengaku pindah dari pusat kota Geneva karena biaya hidup yang tinggi, namun tetap berharap anak-anaknya bisa bersekolah di Swiss.

Geneva merupakan salah satu kota termahal di dunia dan secara geografis hampir seluruhnya dikelilingi wilayah Prancis. Tak ada satu pun titik di Kanton Geneva yang berjarak lebih dari 5,5 kilometer dari perbatasan Prancis. Sekitar 115.000 orang bekerja di Geneva tetapi tinggal di Prancis, di mana biaya hidup jauh lebih rendah.

Wali Kota Bossey, Jean-Luc Pecorini, mengatakan kebijakan itu “abrupt” atau mendadak, dan membuat banyak pemerintah desa di Prancis harus menanggung beban baru. “Kami tidak senang,” ujarnya. Ia menambahkan, membuka satu ruang kelas baru akan menelan biaya sekitar €80.000 (Rp1,4 miliar).

Menurut sumber yang mengetahui kebijakan tersebut, sekitar 2.500 siswa akan terdampak pada tahap awal, sebagian besar merupakan warga negara Swiss. Total beban finansial bagi Prancis diperkirakan mencapai €60 juta untuk infrastruktur pendidikan, serta tambahan €15 juta per tahun untuk biaya operasional.

Beberapa orang tua telah mengajukan gugatan hukum dan petisi daring menentang kebijakan ini. Seorang ayah empat anak bernama Emmanuel menyebut keputusan pemerintah Geneva “diskriminatif” karena pekerja lintas batas tetap membayar pajak di Swiss, sementara sebagian kecil dialihkan ke Prancis.

Sementara itu, otoritas regional Auvergne-Rhône-Alpes di Prancis menyatakan tidak dapat lagi menerima kebijakan sepihak dari Geneva. “Geneva mengekspor beban pendidikan ke Prancis, padahal sekolah kami sudah menghadapi tekanan kapasitas yang berat,” demikian pernyataan resmi mereka.