Krisis Politik Madagaskar: Presiden Dimakzulkan, Militer Ambil Alih Kekuasaan

AKURAT.CO Krisis politik Madagaskar semakin memanas setelah militer mengambil alih kekuasaan dan mengumumkan pelantikan Kolonel Michael Randrianirina sebagai presiden sementara. Langkah ini diambil hanya beberapa hari setelah parlemen memakzulkan Presiden Andry Rajoelina, yang kini dikabarkan melarikan diri ke luar negeri.

Pemakzulan Presiden dan Awal Krisis

Majelis Nasional Madagaskar memakzulkan Presiden Andry Rajoelina pada Selasa (14/10/2025) dengan 130 suara mendukung, jauh melebihi ambang batas dua pertiga dari total 163 anggota parlemen.

Pemakzulan ini dilakukan setelah berminggu-minggu demonstrasi besar-besaran yang digerakkan oleh generasi muda “Gen Z” akibat krisis air dan listrik, yang kemudian berkembang menjadi tuntutan politik menentang pemerintahan Rajoelina.

Rajoelina menolak hasil pemakzulan tersebut, menyebutnya tidak sah secara hukum. Dalam pernyataannya kepada AFP, ia mengklaim meninggalkan Madagaskar antara 11 dan 12 Oktober karena ancaman serius terhadap keselamatannya. Ia dilaporkan dievakuasi menggunakan pesawat militer Prancis dan kini bersembunyi di lokasi yang dirahasiakan.

Militer Ambil Alih Kekuasaan

Setelah pemakzulan itu, unit militer elite CAPSAT, yang dipimpin Kolonel Michael Randrianirina, mengumumkan bahwa mereka telah mengambil alih kekuasaan.

“Kami telah mengambil alih kekuasaan,” ujar Randrianirina dalam siaran televisi nasional.

Militer membubarkan semua lembaga pemerintahan, kecuali Majelis Nasional, dan membentuk Dewan Kepresidenan untuk Reformasi Republik Madagaskar yang akan memimpin masa transisi selama 18 hingga 24 bulan sebelum pemilu baru diselenggarakan.

Randrianirina menyebut langkah itu bukan kudeta, melainkan bentuk tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dari kehancuran.

“Ini bukan kudeta. Ini adalah tindakan penyelamatan karena negara berada di ambang kehancuran,” tegasnya.

Ia menambahkan, proses pembentukan pemerintahan transisi sedang dilakukan dan posisi Perdana Menteri akan diumumkan dalam waktu dekat.

Pelantikan Kolonel Randrianirina

Militer menyatakan Kolonel Michael Randrianirina akan dilantik sebagai Presiden untuk Reformasi Republik Madagaskar pada Jumat (17/10/2025) dalam sidang resmi yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi Tinggi.

Pernyataan resmi menyebutkan pelantikan ini menandai dimulainya pemerintahan transisi dengan fokus pada restrukturisasi lembaga-lembaga negara dan pemulihan stabilitas politik.

Reaksi Pemerintah dan Komunitas Internasional

Kantor Kepresidenan Madagaskar mengecam langkah militer tersebut sebagai upaya kudeta, menegaskan bahwa Andry Rajoelina masih merupakan presiden sah.

“Kehadiran pasukan bersenjata di depan Istana Presiden adalah tindakan kudeta,” demikian pernyataan resmi kantor kepresidenan.

“Presiden Republik tetap menjabat dan akan menjaga ketertiban konstitusional.”

Sementara itu, Uni Afrika (AU) segera menangguhkan keanggotaan Madagaskar, menyerukan pemulihan pemerintahan sipil dan penyelenggaraan pemilu demokratis. Penangguhan tersebut berpotensi mengisolasi pemerintahan militer baru secara politik dan diplomatik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut menyuarakan keprihatinan dan mengecam pengambilalihan kekuasaan yang dianggap inkonstitusional.

Latar Belakang dan Dampak Sosial

Madagaskar kini menghadapi krisis politik terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Situasi di ibu kota Antananarivo pada Rabu (15/10) dilaporkan relatif tenang, meski demonstrasi yang dimulai sejak 25 September menewaskan sedikitnya 22 orang.

Randrianirina sendiri bukan sosok baru dalam dinamika politik Madagaskar. Ia dikenal sebagai komandan unit CAPSAT yang dulu membantu Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta militer tahun 2009. Namun, ia berbalik menentang Rajoelina pada awal Oktober lalu, mendesak pasukan untuk tidak menembaki demonstran.

Madagaskar kini menjadi negara terbaru di Afrika yang jatuh ke tangan militer setelah serangkaian kudeta di Mali, Burkina Faso, Niger, Gabon, dan Guinea sejak tahun 2020.

Rajoelina, yang berusia 51 tahun, pertama kali berkuasa melalui kudeta 2009 sebelum terpilih secara resmi dalam pemilu 2018 dan kembali menang pada 2023 yang diwarnai sengketa hasil suara.