Polda Riau Bangun dan Renovasi 26 Jembatan untuk Keselamatan dan Akses Pendidikan

AKURAT.CO Polda Riau terus menunjukkan peran aktif dalam menjamin keselamatan serta akses hidup masyarakat melalui program pembangunan dan renovasi jembatan di berbagai wilayah Provinsi Riau.

Program ini dijalankan melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Darurat Pembangunan Jembatan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan di daerah terpencil dan rawan.

Wakil Kepala Polda Riau Brigjen Pol. Hengki Haryadi menjelaskan, pembentukan Satgas berawal dari perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kemudian diimplementasikan Kapolda Riau Irjen Pol. Herry Heryawan untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

“Satgas Jembatan ini bekerja dengan pendekatan bottom-up. Kami berkolaborasi dengan masyarakat untuk memverifikasi, mensurvei, dan melakukan asesmen jembatan yang benar-benar dibutuhkan. Di Riau, jembatan bukan sekadar penghubung wilayah, tetapi penghubung hidup masyarakat,” ujar Hengki saat jumpa pers di Mapolda Riau, Selasa (27/1/2026).

Menurutnya, kerusakan atau terputusnya jembatan berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari akses pendidikan, aktivitas ekonomi, hingga ibadah.

Bahkan, keselamatan anak-anak sekolah kerap dipertaruhkan demi bisa mencapai sekolah.

Hengki mencontohkan kondisi di Dusun Sumulur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Di wilayah tersebut, terdapat jembatan rusak yang berada tepat di depan sekolah dasar dan melintasi sungai pasang surut.

“Di depan sekolah ada sungai, dan sering terlihat buaya. Bahkan ada papan peringatan ‘awas ada buaya’. Bayangkan anak-anak harus melewati jembatan rusak dengan kondisi seperti itu hanya untuk bersekolah. Ini bukan cerita, ini fakta lapangan,” ungkapnya.

Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar utama mengapa pembangunan dan renovasi jembatan di Riau dinilai mendesak. Satgas bergerak berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata perencanaan administratif.

Berdasarkan hasil asesmen lapangan, Polda Riau menetapkan pembangunan dan renovasi 26 jembatan, yang terdiri dari 17 jembatan baru dan 9 jembatan renovasi, dengan total panjang sekitar 700 meter. Dari jumlah tersebut, satu jembatan telah rampung dan sudah dimanfaatkan masyarakat.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, Polda Riau akan mengerahkan 250 personel Satgas Jembatan, terdiri dari 170 personel Polda Riau serta personel Polres dan Polresta di wilayah masing-masing.

Kekuatan yang dilibatkan mencakup Satuan Brimob, Direktorat Polairud, Direktorat Samapta, serta jajaran Polres dan Polresta.

“Personel tidak hanya bertugas mengamankan, tetapi terlibat langsung bersama masyarakat, mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga pemeliharaan jembatan,” jelas Hengki.

Ia menegaskan, pembangunan jembatan dilakukan dengan semangat gotong royong dan kolaborasi lintas sektor. Polda Riau menerapkan pendekatan pentahelix dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media.

Pendanaan pembangunan jembatan bersumber dari skema Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari komitmen pembangunan yang transparan dan berintegritas.

“Ketika jembatan rusak, masyarakat kehilangan akses. Melalui Polri, negara hadir untuk memastikan masyarakat bisa hidup, belajar, dan beraktivitas dengan aman. Ini adalah kerja kemanusiaan yang kita lakukan bersama,” tegas Hengki.

Ia berharap, melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, seluruh pembangunan dan renovasi jembatan di wilayah Riau dapat dirampungkan dan diresmikan dalam waktu sekitar satu bulan ke depan, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.