Zulhas Ungkap Peluang Rp60 T di Suplai Makanan Jamaah Haji

AKURAT.CO Pemerintah mulai menyiapkan langkah strategis untuk memanfaatkan potensi ekonomi besar dalam penyediaan makanan bagi jamaah haji dan umrah.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), mengungkapkan, peluang tersebut mencapai nilai sekitar Rp50 triliun hingga Rp60 triliun per tahun, seiring besarnya jumlah jamaah asal Indonesia dan tingginya kebutuhan konsumsi selama berada di Tanah Suci.

Zulhas menjelaskan, selama ini pasokan makanan bagi jamaah haji dan umrah masih didominasi produsen luar negeri. Akibatnya, perputaran dana puluhan triliun rupiah tidak dinikmati pelaku usaha dalam negeri.

Pemerintah, melalui kelompok kerja khusus yang telah dibentuk, ingin memastikan Indonesia dapat mengambil bagian lebih besar dalam rantai suplai tersebut.

“Untuk makanan saja, kita punya 221 ribu jamaah haji dan 1,7 juta jamaah umrah. Nilainya bisa mencapai Rp50–60 triliun. Namun sebagian besar masih disuplai negara lain. Ini yang sedang kita upayakan agar Indonesia bisa ikut mensuplai,” ujar Zulhas dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Menurut dia, apabila Indonesia mampu memasok kebutuhan pangan jamaah, perputaran uang yang selama ini terjadi di luar negeri dapat dialihkan kembali ke dalam negeri.

Hal ini diyakini akan memberikan dampak signifikan bagi industri pangan nasional, termasuk UMKM yang bergerak di sektor makanan siap saji, bumbu, dan bahan baku.

Selain itu, keterlibatan Indonesia dalam suplai makanan juga berpotensi menekan biaya operasional penyelenggaraan haji. Zulhas menyebutkan, selisih harga antara produk lokal dan produk impor dapat menjadi keuntungan bagi jamaah.

“Kalau di sana harganya USD2, di sini mungkin USD1,8. Artinya bisa lebih murah dan efisien,” katanya.

Pemerintah tengah menyiapkan kerangka regulasi, standar mutu, serta pendampingan industri untuk memastikan produk makanan Indonesia memenuhi persyaratan ketat yang ditetapkan Arab Saudi.

Langkah ini dilakukan secara bertahap agar kapasitas produksi dalam negeri mampu bersaing dengan pemasok global.

Upaya serupa juga dilakukan Kementerian Perdagangan. Pada Oktober 2025, Kemendag bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) meresmikan kerja sama ekspor produk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan jamaah haji dan umrah.

Kerja sama ini mencakup kurasi produk, penyediaan supplier, hingga pendampingan ekspor.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai, kemitraan tersebut merupakan strategi penting untuk memperluas pasar produk nasional, khususnya di sektor yang memiliki permintaan tinggi dan konsisten setiap tahun.

“Kita membantu mencarikan supplier dari perusahaan-perusahaan Indonesia yang siap mendukung kebutuhan jamaah di sana,” ucapnya.

Budi menambahkan, kebutuhan jamaah yang mencapai lebih dari dua juta orang per tahun, baik dari Indonesia maupun negara lain menjadi peluang besar bagi produk makanan, bumbu, hingga perlengkapan ibadah buatan Indonesia.

Permintaan yang stabil dinilai mampu membuka pasar ekspor baru yang lebih berkelanjutan bagi pelaku industri nasional.

Pemerintah berharap, melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga, Indonesia tidak hanya menjadi konsumen dalam layanan haji dan umrah, tetapi juga menjadi pemain utama dalam pemenuhan kebutuhan logistik, terutama di sektor makanan.

Jika berhasil, strategi ini dinilai akan menggerakkan ekonomi domestik sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.