Geram Soal 250 Ton Beras Impor Ilegal di Sabang, Zulhas: Tangkap Itu!

Temuan tersebut dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap kebijakan pangan nasional yang tengah berupaya memperkuat kemandirian produksi dalam negeri.

 

Zulkifli menegaskan, tidak seharusnya ada komoditas beras dari luar negeri masuk tanpa izin resmi. Ia menyebut pihaknya langsung meminta kementerian terkait untuk menindak tegas pelaku impor ilegal tersebut. 

 

“Kami marah betul kok bisa masuk 250 ton tanpa izin. Saya bilang ditangkap itu,” ujarnya saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Pusat APDESI Merah Putih periode 2025–2030 di Jakarta, Selasa (25/11/2025). 

 

Kementerian Pertanian sebelumnya mengungkapkan bahwa sebuah gudang milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel. 

 

 

Gudang tersebut diduga menjadi tempat penyimpanan ratusan ton beras yang diimpor tanpa persetujuan pemerintah pusat. Beras itu diketahui berasal dari Thailand.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, beras impor tersebut tiba di Sabang pada 16 November 2025. Meski sudah masuk ke wilayah Indonesia, komoditas itu belum langsung dibongkar. 

 

Pembongkaran baru dilakukan pada 22 November sebelum akhirnya ratusan ton beras tersebut dipindahkan ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

 

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyoroti proses impor yang dianggap janggal. Ia menjelaskan, rapat koordinasi mengenai kebutuhan dan perizinan impor baru digelar pada 14 November 2025. 

 

Namun izin impor dari Thailand untuk perusahaan tersebut telah terbit lebih awal, sehingga menimbulkan dugaan adanya skenario yang dirancang sejak awal.

 

Amran juga menilai status Sabang sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone) kerap dimanfaatkan untuk memuluskan impor ilegal. 

 

Dirinya menegaskan, meskipun wilayah itu bebas bea masuk, tidak berarti dapat digunakan untuk memasukkan komoditas pangan yang bertentangan dengan kebijakan nasional. "Kebijakan kita jelas, kedaulatan pangan tidak boleh diganggu," kata Amran.

 

Hal senada disampaikan Menko Pangan. Menurut Zulkifli, tidak ada alasan memasukkan beras impor karena kebutuhan nasional telah terpenuhi dari produksi dalam negeri. 

 

Dirinya menekankan bahwa pemerintah telah memperkuat sektor pertanian sehingga suplai beras nasional tidak lagi bergantung pada impor.

 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia tahun ini mencapai 34,7 juta ton. Angka tersebut meningkat 13,47% dibandingkan 2024. 

 

Lonjakan produksi itu sekaligus menandai keberhasilan sejumlah program peningkatan produktivitas yang dilakukan pemerintah.

 

Zulkifli menambahkan, tahun 2025 pemerintah sama sekali tidak melakukan impor beras, berbeda dengan tahun sebelumnya yang mencapai 4,5 juta ton. 

 

Kenaikan produksi beras dalam negeri menurutnya memberikan dampak langsung pada kesejahteraan petani melalui meningkatnya pendapatan.

 

“Presiden ingin menunjukkan bahwa kerja yang benar itu menghasilkan. Produktivitas beras kita naik 13,54 persen,” kata Zulkifli. 

 

Zulhas juga memastikan pemerintah akan terus mengawal kasus impor ilegal di Sabang agar tidak terulang dan tidak mengganggu stabilitas pangan nasional.