Kolaborasi Pemerintah dan BPK Jadi Fondasi Akuntabilitas Ketahanan Pangan Nasional

AKURAT.CO Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menegaskan komitmen bersama memperkuat akuntabilitas dan tata kelola sektor pangan nasional. Hal itu mengemuka dalam kegiatan Hands-On Audit Training in Cross-Cutting Issues of Food Security yang digelar BPK di Bali.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono menilai, peran auditor kini bukan sekadar mengawasi penggunaan anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan pangan berjalan tepat sasaran dan berpihak kepada masyarakat.

“Kami di Kementerian Pertanian sangat terbuka terhadap proses audit. Auditor adalah mitra kami dalam memperbaiki kebijakan dan memastikan program berjalan efektif,” ujarnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Baca Juga: Hilirisasi Rp371 Triliun, Kementan Siapkan 8 Juta Lapangan Kerja Baru

Menurut Sudaryono, transparansi dan akuntabilitas menjadi fondasi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program ketahanan pangan. Ia menyebut proses audit memiliki nilai strategis sebagai sarana koreksi dalam pelaksanaan program maupun realisasi anggaran agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan pangan sebagai kekuatan nasional. Pemerintah, lanjutnya, telah melaksanakan berbagai kebijakan konkret seperti penambahan volume pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton dan penetapan HPP gabah Rp6.500 per kilogram untuk melindungi harga petani.

Selain itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi hingga 20% dan menugaskan BUMN untuk menyerap hasil panen petani sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas harga di pasar domestik. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong kesejahteraan petani sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara swasembada pangan.

“Tahun ini kita sudah mencapai swasembada beras, jagung, dan gula. Semua kebijakan berbasis data dan hasil audit yang akurat, karena tanpa pengawasan, setiap program berisiko tidak tepat sasaran,” jelas Sudaryono.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPK RI Isma Yatun menekankan pentingnya kolaborasi lembaga audit antarnegara dalam memperkuat akuntabilitas sektor publik, khususnya di bidang pangan.

Dirinya menilai, auditor memiliki tanggung jawab tidak hanya pada aspek keuangan, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis yang memperkuat kebijakan pemerintah.

“Peran auditor kini lebih luas. Mereka tidak hanya menghitung, tapi juga memberi nilai tambah untuk mewujudkan tata kelola pangan yang berkelanjutan dan berpihak kepada masyarakat,” ujar Isma.

Baca Juga: BMKG Prediksi Hujan Melimpah, Kementan Siapkan Strategi Tanam Nasional

BPK, kata Isma, juga terus mendorong pendekatan audit berbasis risiko untuk memastikan setiap program pemerintah di sektor pangan efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Pendekatan ini diyakini dapat memperkecil potensi penyimpangan serta meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap masalah pangan nasional.

Sudaryono menegaskan, Kementerian Pertanian siap menjadi contoh praktik good governance di bidang pangan.

“Kami tidak takut diaudit, justru kami butuh pendampingan agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat nyata bagi petani,” katanya.