Bahas Prestasi Setahun Prabowo, Zulhas: Nol Persen Impor Beras

Menurutnya, Indonesia berhasil menekan impor beras hingga mencapai nol persen dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

 

Capaian tersebut, kata Zulhas, bukan hanya menandai keberhasilan pemerintah menata sektor pertanian, tetapi juga menunjukkan kemajuan signifikan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. 

 

“Tahun lalu, kita impor 4,52 juta ton beras. Tahun ini nol persen impor. Produksi kita tumbuh 12,4 persen, diperkirakan mencapai 34 juta ton,” ujar Zulhas dalam acara Townhall Satu Tahun Kinerja Kemenko Pangan, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

 

Zulhas menegaskan, capaian tersebut bukan hal yang datang secara kebetulan. Menurutnya, hal itu merupakan hasil kerja kolektif antara kementerian, lembaga, dan para pelaku usaha yang terlibat langsung di sektor pangan.

 

 

“Seluruh elemen pemerintah bekerja keras. Kita berkomitmen menjaga produksi dan distribusi agar stabil. Hasilnya, Indonesia bisa dikatakan mencapai swasembada beras dalam waktu sangat singkat,” ujarnya. 

 

Lebih jauh, Zulhas memastikan bahwa hingga akhir tahun 2025, pemerintah tidak akan melakukan impor beras. Ia menyebut, stok nasional yang surplus hingga 4 juta ton menjadi penopang utama kestabilan pasokan beras domestik.

 

Selain capaian produksi, pemerintah juga mencatat peningkatan signifikan dalam kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani (NTP) naik dari 116 menjadi 124,36, atau tertinggi dalam lima tahun terakhir.

 

“Petani sekarang lebih sejahtera. Produksi meningkat, harga gabah juga naik dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram,” jelas Zulhas.

 

Dirinya menambahkan, harga gabah yang stabil di atas Rp6.500 per kilogram membuat petani memperoleh margin keuntungan lebih besar dibanding tahun-tahun sebelumnya. 

 

“Produksi naik 4 juta ton, harga naik, berarti pendapatan petani juga meningkat. Ini kemenangan besar bagi sektor pertanian,” katanya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas menegaskan bahwa Kemenko Pangan tidak bekerja sendiri. Kementeriannya berfungsi sebagai orkestrator kebijakan pangan nasional, memastikan sinergi antarinstansi berjalan efektif.

 

“Tugas kami mengoordinasikan, bukan mengambil alih. Kami memastikan setiap program kementerian dan lembaga saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” ujarnya.

 

Selama setahun terakhir, Kemenko Pangan telah mengoordinasikan tujuh Instruksi Presiden (Inpres), enam Peraturan Presiden (Perpres), tiga Keputusan Presiden (Keppres), dan dua Peraturan Pemerintah (PP). 

 

Seluruh regulasi itu berfokus pada isu-isu strategis seperti kedaulatan pangan, pengendalian harga, konversi limbah menjadi energi (waste to energy), serta penguatan ekonomi petani.

 

Zulhas menyebut, kebijakan pangan saat ini dirancang secara menyeluruh, mulai dari produksi di tingkat petani hingga distribusi ke konsumen. Pemerintah juga memperkuat peran Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog dalam menjaga stabilitas harga.

 

“Kami jaga agar rantai pasok pangan tidak terputus. Ketika panen raya, harga harus stabil; ketika musim paceklik, stok harus tersedia,” ujarnya.

 

Upaya itu, kata Zulhas, terbukti efektif menekan inflasi pangan yang selama ini menjadi penyumbang utama inflasi nasional. Ia juga menilai kolaborasi lintas lembaga seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Bulog menjadi faktor kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

 

Zulhas menjelaskan bahwa peningkatan produksi beras sebesar 12,4% tidak terlepas dari penerapan teknologi pertanian modern. Pemerintah, melalui berbagai program, memperluas penggunaan benih unggul, irigasi digital, dan pupuk presisi.

 

“Kita dorong petani untuk pakai teknologi. Produktivitas naik karena sistem pertanian makin efisien. Pemerintah hadir memastikan semua kebutuhan petani terpenuhi, dari bibit, air, hingga pupuk,” kata Zulhas.

 

Selain itu, pemerintah juga memperluas program kemitraan dengan perusahaan swasta dan BUMN pertanian untuk mempercepat transfer teknologi ke tingkat petani kecil.

 

Surplus beras sebesar 4 juta ton, kata Zulhas, memberi dampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Selain menekan impor, capaian ini memperkuat cadangan pangan negara dan menurunkan ketergantungan terhadap pasar global.

 

“Ketika negara lain kesulitan pangan, kita justru punya kelebihan stok. Ini momentum besar untuk memperkuat kemandirian ekonomi,” ujarnya.

 

Zulhas juga menilai keberhasilan ini berpengaruh positif terhadap stabilitas sosial di pedesaan. “Petani yang sejahtera berarti desa yang kuat. Kalau desa kuat, negara juga kuat,” tambahnya.

 

Meski begitu, Zulhas mengingatkan bahwa swasembada beras bukan berarti perjuangan pangan telah usai. Pemerintah kini menyiapkan strategi diversifikasi pangan dengan mendorong produksi komoditas lain seperti jagung, kedelai, dan sorgum.

 

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada beras. Harus mulai membangun ketahanan pangan yang beragam agar masyarakat punya pilihan,” tegasnya.

 

Program ini, lanjut Zulhas, juga sejalan dengan upaya menekan dampak perubahan iklim terhadap pertanian. “Diversifikasi pangan akan memperkuat ketahanan nasional ketika terjadi cuaca ekstrem atau krisis global,” katanya.

 

Zulhas memastikan pemerintah terus mengawasi distribusi pangan agar surplus beras tidak menyebabkan penurunan harga di tingkat petani. Ia menegaskan, mekanisme serapan oleh Bulog dan koperasi tani akan tetap dijaga agar harga stabil di pasar.

 

“Kalau stok berlebih tapi harga jatuh, petani rugi. Karena itu, kita jaga keseimbangan antara produksi, stok, dan harga,” katanya.

 

Selain menjaga harga beras, pemerintah juga memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) untuk kebutuhan bantuan sosial dan penanggulangan bencana.

 

Menutup paparannya, Zulhas menyampaikan keyakinannya bahwa capaian swasembada beras ini menjadi pijakan penting menuju kedaulatan pangan nasional. “Kita sudah membuktikan bahwa dengan kerja bersama, Indonesia bisa mandiri dalam pangan. Ini baru langkah awal,” ujarnya optimistis.

 

Dirinya menegaskan bahwa pemerintah akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor dan menjaga kesinambungan kebijakan agar capaian ini tidak bersifat sementara.

 

“Kedaulatan pangan bukan hanya soal beras, tapi soal martabat bangsa. Kalau pangan kita cukup, bangsa ini berdiri tegak,” tukasnya.