Menko Zulhas: Harga Pangan Stabil Jelang Ramadan dan Idulfitri 1446 H

Zulkifli mengungkapkan bahwa harga beras di pasar masih dalam rentang yang wajar, berkisar antara Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Kondisi ini menunjukkan bahwa harga beras relatif terkendali di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang bulan puasa.  

 

“Kami lihat tadi, harga beras berkisar Rp11.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Ini masih dalam batas yang stabil,” ujar Zulhas usai melakukan peninjauan langsung ke Pasar Klender, Jakarta Timur, Rabu (5/2/2025).  

 

 

Tak hanya beras, harga komoditas lain seperti daging ayam, cabai, dan bawang juga menunjukkan kestabilan. Ayam potong dijual dengan harga sekitar Rp50.000 per ekor dengan berat sekitar 1,8 kilogram.

 

Sementara itu, cabai merah berada di kisaran Rp60.000 per kilogram, sedangkan bawang merah dijual sekitar Rp40.000 per kilogram.  

 

Namun, terdapat kenaikan harga pada minyak goreng curah yang dinilai cukup tinggi. Zulhas menyebut bahwa minyak curah sebenarnya berfungsi sebagai cadangan atau buffer apabila terjadi kelangkaan minyak kemasan.  

 

"Minyak curah memang agak mahal, padahal fungsinya sebagai buffer kalau minyak kemasan mengalami kelangkaan," jelasnya.  

 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sebelumnya menegaskan bahwa ketersediaan pangan nasional menjelang Ramadan dalam kondisi aman.

 

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Selasa (4/2/2025), Arief menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai langkah strategis guna menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan.  

 

Menurut Arief, berdasarkan proyeksi neraca pangan nasional hingga Desember 2025, ketersediaan 12 komoditas pangan strategis masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Ia juga memastikan bahwa cadangan pangan pemerintah (CPP) tetap terjaga untuk mengantisipasi lonjakan permintaan selama Ramadan dan Idulfitri.  

 

“Dengan proyeksi stok yang ada, kita pastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Arief.  

 

Khusus untuk beras, Arief menyebutkan bahwa carry over stock atau stok sisa di awal tahun 2025 mencapai 8 juta ton. Jumlah tersebut dinilai lebih dari cukup untuk menjamin ketersediaan beras bagi masyarakat.  

 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, melaporkan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini mencapai 1,9 juta ton.

 

Stok tersebut tersebar di berbagai gudang Bulog di seluruh Indonesia, sehingga memudahkan pemerintah dalam melakukan intervensi harga melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).  

 

Selain beras, Bulog juga mengelola stok pangan lainnya, seperti minyak goreng sebanyak 5.199 kiloliter, tepung terigu 117 ton, gula pasir 13.612 ton, telur 5 ton, dan jagung PSO (Public Service Obligation) sebanyak 54.995 ton.  

 

Wahyu menegaskan bahwa Bulog siap mengoptimalkan distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang di pasaran. “Dengan stok yang ada, kita siap memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan harga tetap terkendali,” ujarnya.  

 

Pemerintah terus berupaya menekan kemungkinan lonjakan harga dengan berbagai strategi, termasuk operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan. Salah satu langkah yang diambil adalah memperkuat distribusi beras SPHP ke pasar-pasar tradisional serta toko ritel yang bekerja sama dengan Bulog.  

 

Dengan adanya pasokan beras SPHP, harga di pasaran dapat tetap stabil, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Intervensi ini juga dilakukan untuk memastikan harga beras tidak melonjak tinggi menjelang Ramadan dan Idulfitri, ketika permintaan biasanya meningkat.  

 

Selain memperkuat distribusi, pemerintah juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk asosiasi pedagang dan kelompok tani. Dengan sinergi ini, diharapkan rantai distribusi pangan dapat berjalan lebih lancar tanpa hambatan yang dapat menyebabkan lonjakan harga.  

 

Para petani juga diimbau untuk terus meningkatkan produksi guna memastikan pasokan beras tetap mencukupi. Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa harga pembelian pemerintah (HPP) tetap berpihak kepada petani, sehingga mereka tetap mendapatkan keuntungan yang layak.