PDIP: Hak Menyatakan Pendapat DPR Opsi Rasional Terkait Polemik Ijazah Gibran

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) menyebut, penggunaan hak menyatakan pendapat di DPR menjadi salah satu opsi untuk merespons polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, partai berlambang banteng moncong putih itu belum menentukan sikap dan masih menyerap aspirasi serta berdialog dengan sejumlah fraksi.

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, partainya telah menerima berbagai aspirasi dari kalangan guru besar dan masyarakat sipil.

PDIP juga menjalin komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPR untuk membahas persoalan tersebut.

Menurut Hasto, salah satu usulan yang muncul dari berbagai komunikasi itu adalah penggunaan hak menyatakan pendapat DPR untuk merespons persoalan terkait pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

"Sehingga banyak yang kemudian mengusulkan bahwa hak menyatakan pendapat itu merupakan pilihan yang paling rasional saat ini melihat berbagai persoalan yang muncul," kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (9/11/2026).

Ia menyebut sejumlah persoalan yang menjadi sorotan, antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan wakil presiden.

Hasto juga menyinggung persyaratan pendidikan minimal SMA bagi calon presiden dan wakil presiden, serta dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menurutnya berkaitan dengan upaya mendukung pencalonan Gibran, putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Dan juga berbagai penyalahgunaan kekuasaan saat itu akibat ambisi politik untuk mendukung Saudara Gibran sebagai anak dari Presiden Jokowi saat itu," ujarnya.

Meski demikian, Hasto menegaskan PDIP belum mengambil keputusan untuk mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.

Partainya masih mendengarkan aspirasi dan melanjutkan dialog dengan berbagai pihak.

"Nah sehingga berbagai aspirasi itu didengar oleh PDI Perjuangan, proses dialog terus-menerus dilakukan," tutur Hasto.

Ia menambahkan, PDIP memandang hak konstitusional DPR sebagai instrumen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Hasto pun mengutip ungkapan "suara rakyat adalah suara Tuhan" untuk menekankan pentingnya menyerap aspirasi publik.

"Dalam konteks ini suara rakyat adalah suara Tuhan. Nah sehingga ini menjadi satu instrumen yang sangat penting terhadap pelaksanaan hak-hak yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan, wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Wakil Presiden masih sebatas pembahasan informal di antara anggota DPR lintas fraksi.

Menurut Dasco, pembahasan tersebut belum masuk agenda resmi DPR. Pimpinan DPR juga masih menunggu salinan lengkap putusan Mahkamah Agung (MA) sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Baca Juga: Istana Wapres: Gibran Hormati Setiap Aspirasi yang Disampaikan