Koalisi Permanen Sulit Terwujud, Politik Indonesia Berbasis Pragmatis

AKURAT.CO Wacana koalisi permanen yang didorong Partai Golkar dinilai sah secara demokratis, namun sulit diimplementasikan dalam praktik politik Indonesia. Meski tidak melanggar prinsip demokrasi, namun realisasinya hingga 2029 bahkan seterusnya bukan perkara mudah.

"Soal wacana koalisi permanen ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Namanya juga negara demokrasi, bebas berpendapat. Tetapi apakah bisa dilanjutkan hingga 2029? Menurut hemat saya susah," ujar Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (14/2/2026).

Menurutnya, karakter koalisi di Indonesia tidak dibangun atas dasar ideologi, melainkan kepentingan pragmatis. Dia menyebut, pola politik nasional cenderung mengikuti logika kekuasaan.

Baca Juga: Golkar Siapkan Opsi Pembenahan Sistem Politik dan Pemilu Nasional

"Basis koalisi di Indonesia ini bukan ideologis, tapi pragmatis. Siapa yang menang jadi gula, siapa yang kalah ditinggalkan. Jadi kalau ada usulan koalisi permanen itu bagus saja, tetapi agak sulit diterapkan," katanya.

Ujang bahkan mengingatkan, jika koalisi permanen dipaksakan, bisa muncul persepsi negatif di ruang publik. Dia memprediksi, dinamika politik yang cair membuat komitmen jangka panjang sulit dijaga. 

"Kalau basisnya pragmatisme, ya mudah berubah, mudah goyang, mudah berpindah," pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengungkap komunikasi lintas partai terkait wacana koalisi permanen terus berjalan. Salah satu partai yang sudah diajak bicara adalah Partai Gerindra.

Baca Juga: Prabowo: Hukum Tidak Boleh Jadi Alat Memukul Lawan Politik

"Kalau bicara antarfraksi mungkin secara obrolan sudah. Kepada Gerindra sudah pasti kita pernah bicarakan tentang pentingnya koalisi permanen," kata Sarmuji kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, koalisi permanen dibutuhkan untuk menjaga stabilitas politik hingga 2029 dan seterusnya. Dia menilai, perjalanan pemerintahan ke depan tidak selalu mulus dan akan dihadapkan pada kebijakan-kebijakan dilematis.

"Kadang-kadang antara yang viral dan yang penting itu pilihan yang tidak terhindarkan. Dalam posisi seperti itu perlu koalisi yang kuat," ujarnya.