DKPP Terima 514 Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Sepanjang 2024

AKURAT.CO Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menerima 514 aduan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) sepanjang tahun 2024.

Anggota DKPP, Muhammad Tio Aliansyah, mengungkapkan, data tersebut tercatat dari awal tahun hingga 25 September 2024.

"Tahun 2024, sampai hari ini, jumlah aduan yang kami terima mencapai 514 aduan," kata Tio kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Tio menjelaskan, setiap aduan yang masuk tidak langsung diperiksa dalam sidang, melainkan harus melalui proses verifikasi administrasi dan materiil terlebih dahulu.

Baca Juga: 7 Produk Lokal Terbaik untuk Mencerahkan Ketiak dan Selangkangan dengan Aman

Dari total 514 aduan yang diterima, 473 aduan telah diverifikasi administrasi. Hasilnya, 278 aduan memenuhi syarat, 124 aduan belum memenuhi syarat, 13 aduan tidak memenuhi syarat, dan 58 aduan dinyatakan gugur.

Selanjutnya, 278 aduan yang lolos verifikasi administrasi dilanjutkan ke tahap verifikasi materiil, di mana substansi pelanggaran etik yang diduga akan ditinjau lebih lanjut.

Dari proses ini, 228 aduan telah diverifikasi materiil, dengan hasil 207 aduan dinyatakan memenuhi syarat untuk disidangkan, sementara 15 aduan belum memenuhi syarat, dua aduan tidak memenuhi syarat, dan empat aduan gugur.

Per 25 September 2024, DKPP telah melimpahkan 226 aduan menjadi perkara yang layak disidangkan.

Baca Juga: Sakit, Vadel Badjideh Minta Pemeriksaan Dijadwalkan Ulang

Dari jumlah tersebut, 207 perkara berasal dari aduan tahun 2024 dan 19 perkara merupakan aduan yang diterima tahun sebelumnya.

Tio juga menyebutkan bahwa DKPP telah memutus 103 perkara yang melibatkan 545 penyelenggara pemilu.

Dari jumlah tersebut, 332 penyelenggara direhabilitasi, 131 diberi peringatan tertulis, 38 dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, dan empat dikenakan sanksi pemberhentian sementara. Sementara itu, 59 perkara masih dalam proses pemeriksaan.

"103 perkara telah diputus dengan melibatkan 545 teradu. Sebanyak 332 teradu direhabilitasi, 131 mendapat peringatan tertulis, 38 teradu dijatuhi sanksi pemberhentian tetap, dan empat teradu dikenakan pemberhentian sementara," jelas Tio.