Politik Dinasti Harus Bermuara pada Keadilan Sosial

AKURAT.CO Fenomena politik dinasti dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan utama bagi masyarakat Indonesia.

Setelah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, diskusi mengenai politik dinasti semakin mengemuka.

Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Kaka Suminta, mengatakan bahwa perjalanan politik dinasti di Indonesia sebenarnya bukanlah fenomena baru.

Baca Juga: 5 Ide Jualan Online Modal Kecil, Yuk Coba!

Beberapa daerah seperti Banten, Bekasi, dan Purwakarta telah lebih dulu mempraktikkan politik dinasti.

"Contoh itu jika kita perhatikan, akan lebih banyak terjadi karena adanya pengumpulan konsentrasi di kelompok masyarakat tertentu," kata Kaka Suminta saat dihubungi Akurat.co, Selasa (16/7/2024).

Kaka berpandangan bahwa politik dinasti boleh saja dilakukan asalkan berpedoman pada aturan yang berlaku dengan melewati proses politik yang adil serta memiliki potensi dan prestasi dalam memimpin suatu daerah.

Baca Juga: Olimpiade Paris: Berapa Total Medali Emas yang Diperebutkan dan Apa Saja yang Baru?

"Politik dinasti itu harus condong pada niat untuk menghadirkan keadilan sosial serta ditunjang dengan kelebihan politis yang berprestasi," ujarnya.

Namun demikian, Kaka berharap gelaran Pilkada Serentak 2024 yang akan berlangsung pada 27 November mendatang dapat menghadirkan sosok pemimpin yang lahir dari proses pemilihan yang jujur dan adil.

"Politik dinasti yang buruk itu tidak berdasarkan aturan yang berlaku. Menggunakan kekuatan nepotisme yang menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan dan merusak proses demokrasi," pungkasnya.