PDIP Tegaskan Risma Salurkan Bansos Tanpa Politisasi

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) mendukung penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai tanggung jawab negara untuk rakyat. Namun, PDIP menolak adanya politisasi untuk kepentingan kontestasi, dalam pelaksanaan bansos.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut, dukungan partai terhadap bansos sudah menjadi sikap partai yang ditunjukkan pada rakernas ketiga. PDIP mendukung Mensos Tri Rismaharini menuntaskan program bansos tahun 2024 sebagaimana yang telah diprogramkan dan diselenggarakan pada 2023.

"(Bansos) akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," kata Hasto, dalam konferensi pers, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (2/1/2024).

Baca Juga: Politisasi Bansos, Amin Tak Mau Risau

Rakernas ketiga PDIP tahun 2023 mengangkat tema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara. Target yang hendak dicapai antara lain menurunkan kemiskinan ekstrem pada 2024.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," kata Hasto.

Menurut Hasto, sudah menjadi tanggung jawab negara meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Dengan begitu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Minta Pemerintah Setop Bagikan Bansos Selama Pemilu

Hasto juga menyampaikan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Komitmen ini salah satunya ditunjukkan dengan menerbitkan KTP Sakti mendorong bansos tepat sasaran dan tepat guna.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," tuturnya.

Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP, Aria Bima, menambahkan partai sepakat tidak ingin menghentikan atau menunda penyaluran bansos. Selaku partai pengusung Jokowi, PDIP berkepentingan melanjutkan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat.

Baca Juga: TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Program Bansos Tidak Akan Dihapuskan

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini juga menyampaikan program Bansos pada 2024 sudah disetujui oleh parlemen. Dia juga meminta gubernur, bupati, wali kota, hingga jajaran ke bawah untuk melanjutkan program bansos tanpa ada politisasi.

"Kesejahteraan itu ada dua, menaikan pendapatan dan menurunkan pengeluaran. Penurunan-penurunan ini yang kemudian adalah hak segala warga negara untuk mendapatkan jaminan-jaminan sosial bahwa terkait dengan bantuan,” kata Bima.