Jokowi Bangun Politik Dinasti, Rakyat Tak 'Happy'

AKURAT.CO Publik tidak senang (happy) menyikapi langkah Presiden Jokowi membangun politik dinasti. Berdasarkan survei SMRC, sebagian publik percaya Jokowi sedang membangun politik dinasti, ditandai dari majunya Gibran Rakabuming sebagai cawapres.

Pendiri SMRC, Saiful Mujani membeberkan berdasarkan survei nasional yang diadakan pada 29 Oktober-5 November 2023, sebanyak 63 persen responden mengaku tidak tahu Jokowi sedang membangun politik dinasti, sementara 37 persen mengaku mengetahui. Dari 37 persen yang mengaku tahu, 75 persen mengaku tidak suka Jokowi bangun politik dinasti.

"Dari yang tahu (37 persen), 68 persen menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75 persen menyatakan tidak suka presiden Jokowi membangun politik dinasti," kata Saiful, dalam persentasi yang disampaikan secara daring, Kamis (16/11/2023).

Baca Juga: BEM Unusia Tegas Tolak Politik Dinasti Yang Dibangun Jokowi

Secara definisi, politik dinasti diartikan sebagai kekuasaan diperoleh karena relasi keluarga secara turun-temurun. Praktik ini marak terjadi dalam skala lokal di Indonesia, dan baru kali pertama terjadi secara nasional pada Pilpres 2024.

Sekalipun dalam demokrasi suara rakyat menentukan keterpilihan kandidat, namun ada proses lobi-lobi yang mengiringi. Misalnya, majunya Gibran pada Pilwalkot Solo, dipengaruhi unsur Jokowi yang menjabat presiden melobi elite PDIP.

"Jika ketika itu Jokowi adalah seorang pengusaha mebel, ceritanya mungkin akan lain," kata Saiful.

Baca Juga: Elektabilitas Mahfud MD Tertinggi Di Bursa Cawapres, 49.9 Persen Anggap Gibran Bentuk Politik Dinasti

Dengan begitu, Saiful menilai, sebagian publik sudah memahami praktik politik dinasti. Namun temuan SMRC menyimpulkan, mayoritas publik tak memahami definisi politik dinasti dan apa dampaknya terhadap demokrasi.

Sekalipun politik dinasti umum terjadi di dunia, namun untuk peristiwa yang terjadi di Indonesia kali ini, memiliki perbedaan signifikan. Negara adidaya AS misalnya, memiliki trah Bush dan Clinton.

Bush Jr bisa menjabat presiden melalui proses panjang dan jauh selepas kepemimpinan Bush Sr. Sedangkan Hillary Clinton maju pilpres, jauh selepas suami, Bill Clinton, lengser dari Gedung Putih.

Baca Juga: Jokowi Bicara Politik Dinasti, Keputusan Di Tangan Rakyat Bukan Elite

Menurut Saiful, contoh di AS tak tepat disebut politik dinasti karena kekuasaan diperoleh ketika anggota keluarga yang memiliki pertalian darah tak lagi menjabat. Contoh yang sama juga terjadi di Filipina, ketika Bongbong Marcos maju menjadi capres ketika ayahnya tak lagi menjabat.

Indonesia juga memiliki historis serupa seperti Bush maupun Macros. Presiden Megawati Soekarnoputri memimpin RI, jauh selepas Bung Karno meninggal dunia. Sementara Gibran maju pilpres ketika ayahnya, masih menjabat presiden.

Saiful menuturkan, konsep politik dinasti di Indonesia bisa jadi membingungkan karena banyak masyarakat belum memahami maknanya. Artinya, isu politik dinasti yang muncul sekarang ini tak sejalan dengan substansinya.

Baca Juga: Media Asing Soroti Pilkada Indonesia, Ulas Politik Dinasti hingga Risiko Klaster Baru Corona

“Yang terjadi pada Jokowi berbeda karena dia sedang berkuasa ketika anggota keluarganya (anak dan menantu) masuk ke dalam kekuasaan. Di situ potensi abuse of power terjadi,” jelas Saiful.

Saiful menyatakan bahwa 9 dari 10 orang yang tahu politik dinasti menyatakan tidak suka praktik tersebut. Dengan begitu, kalau definisi politik dinasti sudah diketahui mayoritas publik, maka bakal memunculkan sentimen negatif terhadap pelaksanaan agenda tersebut.

“Reaksi keras pada praktik politik dinasti pada Jokowi belum terlihat karena basis yang sekarang mengetahui hal itu masih sedikit, 38 persen,” kata dia.