Ralat Pernyataan Setop Bansos, TPN Ganjar-Mahfud: Jangankan Usul, Berpikir pun Enggak Pernah

AKURAT.CO Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi, meluruskan pernyataan tentang setop bantuan sosial (bansos) selama masa pemilu.

Dia menegaskan, TPN Ganjar-Mahfud tidak pernah berpikir untuk mengusulkan penyetopan tersebut.

“Jadi, jangankan usulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun enggak pernah,” kata TGB, saat konferensi pers di Gedung MNC, Kebon Sirih, Jakarta, Rabu (3/1/2024).

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat itupun menegaskan, bansos merupakan salah satu kebijakan yang disepakati oleh DPR bersama dengan pemerintah.

Baca Juga: Relawan Erick Thohir Deklarasi Dukungan Prabowo-Gibran, TKN Makin Optimis Menang Satu Putaran

Menurutnya, partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud sangat mendorong program-program yang pro rakyat. 

TGB juga menambahkan, fraksi PDIP dan fraksi PPP yang merupakan bagian dari fraksi terbesar di DPR juga ikut memperjuangkan program-program yang berpihak pada rakyat, termasuk bansos. 

Kata TGB, bansos merupakan hasil kerja dan perjuangan dari partai-partai pengusung Ganjar-Mahfud bersama dengan partai-partai lain di DPR. “Jadi, tidak mungkin lah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan,” ucapnya.

Ia menjelaskan, TPN justru punya komitmen untuk terus mendorong program-program prorakyat.

Baca Juga: Jadikan Semangat Perdamaian Sebagai Optimisme Menyongsong Tahun 2024

Misalnya, dengan program KTP Sakti yang diusung Ganjar-Mahfud. Program ini disebut sebagai keberlanjutan sekaligus peningkatan dari program bansos yang sudah dilaksanakan pemerintah saat ini. 

Selain TGB, Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis juga mengklarifikasi ucapannya terkait usulan penundaan bansos.

Todung mengatakan, pemberitaan yang beredar adalah tidak tepat karena ada misunderstanding dan missing link dari pernyataannya dengan pemberitaan di media. 

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini, jangan ada klaim sepihak," tegas Todung dalam konferensi pers hari ini. 

Sebelumnya, Todung Mulya Lubis sempat menyinggung bansos pada konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, ia sempat memberikan usulan untuk penundaan bansos oleh para pejabat pemerintah. 

Saat itu, Todung menjelaskan kalau selama Pilpres rentan terjadi politik uang yang dikamuflase sebagai bansos oleh beberapa pihak tidak bertanggung jawab.

Dalam kesempatan itu, Todung menegaskan, bansos merupakan program pemerintah yang tidak bisa diklaim menjadi hak milik salah satu paslon tertentu.