Diserang Anies, Demokrat Pasang Badan Bela Heru Budi Hartono

AKURAT.CO DPD Partai Demokrat DKI Jakarta memberi pembelaan kepada Penjabat Gubernur Jakarta, Heru Budi Hartono, yang tengah berselisih dengan Anies Baswedan.
Anies menilai Heru Budi tidak memiliki keberpihakan terhadap warga Jakarta.
Ketua DPD Demokrat Jakarta, Mujiyono, lantas bereaksi.
Ia menegaskan bahwa narasi yang berkembang sangat tidak tepat.
Ia memastikan, hal itu sama sekali tidak sesuai dengan kepribadian Heru Budi selama ini.
Baca Juga: 107 Pendaftar Lolos Verifikasi Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Kompolnas Periode 2024-2028
"Terkait narasi bahwa era Pak Heru Budi tidak memperhatikan warga Jakarta, menurut saya sangat tidak tepat. Karakter Pak Pj Heru Budi Hartono sebagai birokrat yang menjaga etika sosial Jawa yakni mikul dhuwur mendem jero," jelas Mujiyono kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7/2024).
Menurutnya, Heru Budi juga bukanlah sosok yang suka mencari-cari kesalahan orang lain.
Sebaliknya, Heru Budi justru berupaya menjalankan semua program Pemprov DKI Jakarta menjadi tepat sasaran dan efisien.
"Beliau tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya, namun menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada," ujarnya.
Mujiyono juga membantah soal tudingan Anies kepada Heru Budi soal adanya pemangkasan bantuan sosial (bansos) bagi warga Jakarta.
Baca Juga: Berbekal Debut di Tokyo 2020, Ini Pandangan Ginting dan Gregoria Hadapi Olimpiade Paris
Ia memastikan hal tersebut tidaklah benar, karena selama ini Heru Budi justru terus berupaya merapikan data penerima bansos yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Bansos atau subsidi memang harus dipastikan tepat sasaran. Siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima bansos. Nah, penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran," Mujiyono menerangkan.
Sebagai gambaran, lanjut Mujiyono, Dinas Sosial DKI Jakarta tahun 2024 telah melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ).
Hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran Rp111 miliar.
"Dengan demikian, DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya, termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir. Di mana, belanja modal dimaksud bisa mencapai angka 20 persen yang merupakan proporsi tertinggi dalam tujuh tahun terakhir," papar Mujiyono.
Baca Juga: Satu Keluarga Jadi Tersangka Minta Perlindungan Presiden Jokowi
Sebagai informasi, hubungan Anies dan Heru Budi belakangan tengah memanas.
Hal ini dipicu oleh pernyataan Anies yang kerap memojokkan Heru Budi, terutama soal pemangkasan bansos.
Heru Budi juga sudah bereaksi atas hal ini.
Ia mengelak dan menegaskan bahwa selama ini dirinya tengah merapihkan program-program yang ada.
Ia pun meminta kepada Anies agar tidak mencari kambing hitam jika ingin maju kembali di Pilkada Jakarta 2024.
"Semua saya jalankan, namun saya rapihkan sesuai aturan yang ada. KJP kami rapikan sesuai aturan. Saya kan enggak motong KJP, masak ada siswa yang kaya dapat KJP, enggak juga," jelas Heru Budi pada Sabtu (20/7/2024).
Baca Juga: Lewat Grand Final Proliga Bolavoli 2024, Bank DKI Ajak Masyarakat Gunakan Transaksi Nontunai
"Silakan untuk berlaga di pilkada, tapi jangan mengambinghitamkan saya," sambungnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









