Pilkada Jalan Tengah: Gagasan Didik J Rachbini Melawan Politik Uang

AKURAT.CO Ekonom senior sekaligus akademisi, Didik J. Rachbini, mengusulkan konsep “Pilkada Jalan Tengah” sebagai alternatif sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Skema ini dinilai mampu menjaga kedaulatan rakyat sekaligus menekan tingginya biaya politik dan praktik politik uang yang kerap mencemari pilkada langsung.

Menurut Didik, Pilkada Jalan Tengah menggabungkan mekanisme elektoral dan institusional dalam dua tahap legitimasi.

Pada tahap pertama, rakyat tetap menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif (pileg). Tiga calon anggota DPRD dengan suara terbanyak di suatu daerah secara otomatis menjadi kandidat kepala daerah.

“Tahap ini memastikan legitimasi rakyat tetap ada. Kandidat kepala daerah berasal dari suara pemilih, bukan hasil penunjukan elite,” ujar Didik dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Tahap kedua dilakukan secara institusional, yakni pemilihan satu dari tiga kandidat oleh DPRD yang telah terbentuk.

Menurut Rektor Universitas Paramadina tersebut, sistem ini bukan kemunduran demokrasi seperti era Orde Baru, melainkan bentuk demokrasi berlapis (two-step legitimacy).

“Ini bukan pilkada tertutup. Rakyat tetap menentukan sejak awal. DPRD hanya melakukan seleksi akhir untuk memastikan kualitas kepemimpinan,” tegasnya.

Didik menilai pilkada langsung saat ini memicu biaya kampanye yang sangat mahal, sehingga mendorong praktik politik uang dan ketergantungan kandidat pada cukong.

Baca Juga: Kinerja Komunikasi Direktorat PAI Menguat, Publik Apresiasi Program Pendidikan Agama Islam

“Yang terjadi adalah pelacuran politik. Kandidat membeli suara, lalu setelah terpilih terpaksa ‘balik modal’ lewat korupsi,” kata Didik.

Dengan metode campuran, kampanye pilkada yang mahal dapat ditekan karena tidak ada lagi kontestasi langsung kepala daerah secara terpisah. Efek lanjutannya adalah menurunnya insentif korupsi setelah menjabat.

Meski demikian, Didik mengakui sistem ini memiliki kelemahan serius, terutama potensi transaksi politik di DPRD. Lobi tertutup, barter jabatan, hingga kepentingan oligarki bisa berpindah dari arena kampanye ke parlemen.

“Kunci keberhasilannya ada pada integritas DPRD dan transparansi proses. Kalau DPRD korup, sistem apa pun akan rusak,” ujarnya.

Untuk menekan risiko tersebut, Didik mengusulkan pengamanan ketat dalam pemilihan tahap kedua. Ia bahkan menyarankan model pengawasan ketat seperti pemilihan Paus di Vatikan.

“Pemilik suara hanya 50 sampai 100 orang. Justru lebih mudah dikontrol. Bisa dikumpulkan, diawasi, bahkan melibatkan KPK dan kejaksaan,” kata Didik.

Ia juga mendorong pengaturan tegas dalam undang-undang, antara lain:

Baca Juga: Pembersihan Kayu Limbah Bencana di Aceh dan Sumut Terus Berlanjut

• Pemungutan suara DPRD terbuka dan disiarkan ke publik

• Larangan keras transaksi politik

• Uji publik dan rekam jejak tiga kandidat

• Sanksi pidana berat bagi pelaku suap

• Kehadiran KPK, kejaksaan, akademisi, dan masyarakat sipil sebagai saksi

Didik menilai,Pilkada Jalan Tengah menawarkan kompromi rasional.

Partisipasi rakyat memang tidak setinggi pilkada langsung, tetapi biaya politik dan risiko politik uang lebih terkendali.

“Pilkada langsung unggul di partisipasi, tapi lemah di kualitas dan integritas. Metode campuran menambah peran institusi tanpa mencabut hak rakyat,” pungkasnya.