Mereka yang Lupa Daratan dan Tragedi Affan Kurniawan

SEMAKIN besar kekayaan pada satu pihak semakin beratlah kesengsaraan dan perbudakaan di lain pihak. Pendeknya, semakin besar jurang antara kelas yang memerintah dengan kelas yang diperintah semakin besarlah hantu revolusi.

Begitu kutipan tulisan Sutan Ibrahim Gelar Datuk Tan Malaka, atau Tan Malaka, dalam bab pembuka Aksi Massa (1926).

Isu kesenjangan sosial dan perbedaaan kelas yang tajam tidak usah dinafikan sebagai masalah klasik yang potensial meledak di belahan bumi mana saja. Kata Gandhi, bumi dan segala isinya tidak akan pernah cukup buat orang-orang serakah.

Berbagai lembaga kedibel umumnya senada menangkap situasi ekonomi kelas jelata. Ada periode panjang yang menggambarkan stagnasi upah riil pekerja. Pertumbuhan pendapatan lemah. Mobilitas sosial dan ketahanan ekonomi rumah tangga pun surut.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan penurunan signifikan populasi kelas menengah Indonesia. 10 juta orang dalam 10 tahun terakhir.
Data modus pengeluaran kelas menengah cenderung lebih dekat ke batas bawah kelompok pengeluaran.

Tekanan ekonomi akhirnya memaksa sebagian kelas menengah untuk berutang kepada teman, keluarga, perbankan dan pinjaman daring.

Populasi kelas menengah merosot dan jumlah pengangguran membengkak, menekan daya beli masyarakat yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi domestik.

Memang ada kabar baiknya. Data BPS (Maret 2025) mengungkap jumlah kemiskinan nasional kian susut; menjadi 8,47 persen dari kondisi Maret tahun lalu yang 9,03 persen. Capaian terbaik sejak era 1970-an.

Namun, bagi rakyat jelata, apalah arti angka penurunan angka kemiskinan? Apakah angka-angka itu mewakili beban sosial ekonomi sehari-hari?

Apakah data penurunan kemiskinan bisa menghibur para pejuang keluarga yang terpaksa memakai tabungan untuk menyambung hidup. Benar-benar ‘mantab' alias makan tabungan!

Sialnya, situasi kebatinan mayoritas masyarakat yang muram malah diremehken secara banal oleh para wakilnya sendiri di gedung parlemen.

Ada yang tanpa malu mengumbar nominal gaji, lalu berjoget vulgar di acara kenegaraan. Sementara, di Sukabumi tak jauh dari Jakarta, ada balita meninggal dengan tubuh penuh cacing. Derita yang luput dari pandangan.

Perhitungan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang mengolah daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) DPR 2023-2025 mengungkap penghasilan satu anggota DPR mencapai Rp 230 juta per bulan.

Terdiri dari gaji dan tunjangan. Itu belum termasuk tunjangan perumahan Rp 50 juta.

Singkatnya, menurut Fitra, negara harus merogoh Rp 1,6 triliun untuk membayar 580 anggota DPR selama 2025.

Apa kabar efisiensi anggaran negara? Di tengah jargon penghematan belanja negara, para wakil rakyat mendapat penghasilan yang puluhan kali lipat dari upah minimum pekerja ibu kota.

Rakyat yang sejatinya penyabar mendapat cobaan berat. Geleng-geleng kepala kala wakilnya sendiri 'mentolol-tololkan’ aspirasi yang penuh kecewa. Menantang-nantang rakyat bak Bupati Sudewo.

Pernyataan bijak 'kami akan introspeksi ke dalam’ dari Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (di Istana Negara, Senin 25 Agustus 2025), ditenggelamkan oleh gaduh warga media sosial yang kadung marah.

Lembaga DPR itu simbol demokrasi. Dalam sistem demokrasi, mereka yang duduk di kursi parlemen adalah orang-orang berstatus delegasi. Kelompok yang ditunjuk dan diutus oleh rakyat. Menerima pelimpahan wewenang dari rakyat.

Karena itu, tentu saja kemampuan dasar yang mestinya dimiliki para wakil itu adalah memahami aspirasi para pemberi mandat, para majikan, yaitu rakyat itu sendiri. Bersikap dan bertutur melecehkan majikan sendiri adalah kebodohan.

Kebodohan itu berakibat fatal. Tindakan berlebihan aparat kepolisian terhadap massa aksi hingga melindas mati Affan Kurniawan, di Pejompongan, Jakarta, pada Kamis (28/8/2025) malam, adalah ekses dari perilaku arogan anggota DPR yang gagal menerjemahkan kekecewaan rakyat.

Jaket ojek online masih membungkus tubuh Affan Kurniawan saat ia kehilangan nyawa usai dilindas Rantis Brimob. Sosoknya lebih mewakili rakyat kebanyakan.

Cerminan kehidupan rakyat yang bekerja keras untuk menghidupi keluarga namun tersakiti oleh sistem dan arogansi para elite negeri sendiri.

Tragedi Affan adalah pengingat bahwa demokrasi kita masih dibajak oleh segelintir elite politik, juga masih di bawah ancaman represifnya aparat keamanan.

Karena itu, desakan agar parlemen berbenah diri harus terus disuarakan. Partai politik sebagai tulang punggung parlemen tidak boleh diam. Saatnya mengevaluasi keberadaan anggota-anggota mereka yang minus empati dan keteladanan.

Siapa saja mereka? Anda sudah tahu sendiri. Nama-nama mereka sudah menjadi sasaran kutukan rakyat, di mana-mana!