Optimalisasi Wisata Desa Berkelanjutan

SALAH satu bentuk liburan bagi warga kota sering kali dengan pergi ke desa. Kerinduan primordial ini memang tertanam begitu kuat dalam benak orang kota karena banyak faktor, salah satunya aspek psiko-sosiologis dari mana mereka berasal.

Terlebih sekarang, banyak konten kreator yang gencar menunjukkan keindahan desa lewat video pendek yang beredar di media sosial. Mereka menampilkan pemandangan desa yang hijau, tradisional, eksotis, dan penuh pesona.

Video-video ini sering kali menampilkan gambaran sederhana, seperti gemericik air yang jatuh dari genteng rumah atau pemandangan hujan yang jatuh dari jendela kayu tanpa kaca, dengan latar belakang sawah yang berundak-undak.

Ditambah dengan efek sinematik dan caption yang memperindah suasana, membuat banyak orang tergoda untuk mengunjunginya. Maka begitu satu konten “mampir” ke layar HP mereka, tak lama, warga kota pun berbondong-bondong datang ke desa untuk menikmati suasana tersebut dan mengunggahnya kembali ke media sosial mereka.

Seperti kita tahu, bahwa media sosial kini memang menjadi etalase virtual yang bebas diakses siapa saja. Banyak orang memanfaatkan platform ini untuk mendokumentasikan aktivitas mereka, baik untuk konsumsi pribadi maupun untuk berbagi dengan orang lain.

Keinginan untuk memperlihatkan kehidupan mereka di dunia maya membuat banyak orang mencari tempat-tempat menarik di dunia nyata, yang kemudian mereka abadikan dan unggah di sosial media.

Namun, di balik antusiasme tersebut, ada beberapa masalah yang bisa timbul. Salah satunya adalah saat sebuah desa yang mendadak viral di media sosial menjadi tujuan wisata tanpa pengelolaan yang baik. Fenomena ini sering disebut dengan "overtourism".

Overtourism bukan hanya soal wisatawan yang datang dengan jumlah banyak, tetapi juga soal ketidakmampuan desa dalam mengelola kedatangan wisatawan tersebut. Akibatnya, ada ketidakseimbangan antara sarana dan prasarana yang tersedia dengan jumlah wisatawan yang datang.

Ada banyak kasus yang bisa kita “klik” di media bagaimana sebuah destinasi yang mengalami “viral”, akhirnya hanya menjadi “lautan” manusia dan akhirnya sampah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memikirkan dengan matang bagaimana mengelola desa wisata agar dampaknya tidak merugikan desa itu sendiri.

Pertama, salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membuat panduan atau template pengelolaan kawasan desa yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Template yang aksesibel dan downloadble ini akan membantu desa-desa yang tiba-tiba viral atau ingin menjadikan wilayahnya sebagai tujuan wisata untuk memahami cara mengelola pariwisata secara terstruktur. Panduan ini bisa mencakup pengelolaan lingkungan, manajemen keuangan wisata, pelayanan wisatawan, pengaturan jumlah wisatawan, serta pembangunan infrastruktur yang mendukung.

Contohnya, Desa Penglipuran di Bali yang berhasil mengelola pariwisata dengan baik. Desa ini memiliki aturan yang membatasi jumlah wisatawan yang datang dan mengatur waktu kunjungan agar tidak merusak lingkungan dan budaya setempat.

Meskipun banyak wisatawan yang datang, desa ini berhasil mengelola potensi alam dan budaya mereka sehingga keuntungan dari pariwisata bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Manajemen yang ketat menyebabkan keberlanjutan pariwisata di desa tersebut terjaga.

Kedua, dibutuhkan juga Pusat Informasi Pengelolaan Pariwisata Desa atau sejenis yang bisa menjadi mitra strategis bagi desa-desa yang mendadak ramai wisatawan. Pusat informasi ini jelas harus ada di pusat, misalnya pada Kementerian Pariwisata, yang akan membantu desa dalam mengelola potensi wisata secara profesional.

Pusat ini bisa memberikan pelatihan dan konsultasi kepada para pengelola desa, agar mereka bisa meningkatkan kualitas pelayanan dan mengoptimalkan produk lokal.

Di Desa Sade, Lombok, sebagai contoh, pusat informasi ini cukup membantu masyarakat desa untuk lebih memahami cara menjaga kebersihan, melayani wisatawan, dan mengelola homestay. Dengan adanya pusat ini, pengelola desa bisa mendapatkan bimbingan tentang bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkenalkan produk lokal yang bisa menjadi daya tarik wisatawan.

Tentu saja ke depan pusat informasi ini harus lebih maju dan agresif untuk memastikan bahwa pembangunan pariwisata di desa-desa searah dengan tujuan utama pembangunan nasional.

Ketiga, pemerintah bisa memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil mengelola potensi wisata mereka dengan baik. Penghargaan ini bisa berupa dana hibah, pelatihan lanjutan, atau bahkan promosi destinasi wisata di tingkat nasional dan internasional.

Sebagai contoh, Desa Taman Sari di Yogyakarta mendapatkan penghargaan sebagai Desa Wisata Mandiri. Desa ini berhasil mengelola sumber daya alam dan budaya dengan baik, dan penghargaan tersebut memberikan dorongan agar desa ini terus memperbaiki pengelolaannya dan semakin dikenal luas.

Keempat, untuk memastikan keberlanjutan pariwisata desa, BUMD (Badan Usaha Milik Desa) memegang peranan penting. BUMD di desa tidak hanya bertugas mengelola potensi pariwisata, tetapi juga harus menjadi mitra strategis bagi masyarakat yang ingin berkontribusi dalam pengembangan pariwisata.

BUMD bisa mengelola homestay, usaha kuliner, produk kerajinan lokal, dan menjadi sarana promosi desa. Dengan adanya BUMD, pengelolaan pariwisata bisa lebih terstruktur, memberikan manfaat langsung bagi warga desa, dan memastikan keuntungan dari sektor pariwisata bisa dinikmati oleh semua pihak.

Dengan langkah seperti ini, desa wisata bisa dikelola dengan lebih baik dan berkelanjutan. Tujuannya adalah agar pariwisata tidak hanya menguntungkan pengunjung, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat desa yang turut aktif dalam pengelolaannya. []

-----

*Tantan Hermansah, Pengajar Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat, UIN Jakarta