Klaim Gizi Beras Harus Bisa Dipertanggungjawabkan, Jangan Bikin Rugi Konsumen

AKURAT.CO Pemerintah diminta memperkuat pengawasan terhadap produk pangan dengan klaim gizi. Menyusul temuan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai standar dan kandungan yang tercantum pada label.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan, hasil pengawasan dan pengujian laboratorium, menemukan 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan.

Penghentian produksi dan penarikan produk telah diinstruksikan, serta menyerahkan temuan tersebut kepada penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.

"Kalau sebuah produk mencantumkan klaim kandungan gizi tertentu, maka klaim itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat membeli produk dengan keyakinan bahwa informasi pada label sesuai dengan isi sebenarnya," ujar Anggota Komisi IX DPR, Netty Prasetiyani, di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, pengawasan setelah produk ditemukan tidaklah cukup. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan sejak proses perizinan, produksi, distribusi, hingga produk berada di tangan konsumen. Karenanya, sistem pengawasan harus mampu mendeteksi ketidaksesuaian lebih awal.

Baca Juga: Pengawasan Beras Fortifikasi Diperketat, Pemerintah Pastikan Perlindungan dan Kepastian untuk Masyarakat

"Jangan sampai pengawasan baru bergerak setelah masyarakat dirugikan," kata Netty.

Ia meminta masyarakat tidak menyamaratakan seluruh beras premium atau fortifikasi sebagai produk bermasalah.

Pasalnya, temuan saat ini secara spesifik berkaitan dengan beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi dan diduga tidak memenuhi klaim maupun standar yang dipersyaratkan.

Publik juga perlu mendapatkan informasi yang jelas, agar tidak muncul kepanikan atau kesimpulan bahwa seluruh beras premium bermasalah.

"Yang harus kita kawal adalah produk yang terbukti tidak sesuai dengan ketentuan," katanya.