Tidak Masalah SPPG MBG Dikelola Politisi, Asal Jangan Berubah Jadi Bisnis

AKURAT.CO Pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak menjadi persoalan meski dilakukan oleh pihak yang berafiliasi dengan partai politik.

Menurut Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, yang terpenting adalah semua pelaksana bekerja dalam koridor yang benar dan bertanggung jawab penuh terhadap operasionalnya.

"Kalau bagi saya pribadi, tidak penting itu siapa yang mengusahakan. Sepanjang mereka bertanggung jawab dengan SPPG-nya, dan tidak ada yang menyalahi, tidak ada yang keracunan dan lain sebagainya, saya kira tidak ada masalah," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (26/11/2925).

Baca Juga: Prabowo Siapkan Bantuan Motor untuk Penyuluh KB Distribusikan MBG untuk Ibu Hamil dan Balita

Irma mengatakan, dalam pelaksanaan SPPG sudah terlibat banyak unsur seperti Polri, TNI hingga yang berasal dari parpol.

Dia turut menyinggung polemik soal dugaan keterlibatan anggota DPR tertentu dalam kepemilikan banyak SPPG.

Menurutnya, keterlibatan politikus tidak menjadi masalah bila proporsional dan tetap berorientasi pada kepentingan publik.

Baca Juga: Seskab Teddy Bertemu Mendukbangga, Bahas Pengerahan 600 Ribu TPK untuk Kawal Program MBG

"Kalau dari anggota DPR yang kemarin diributkan, yang di Sulawesi kalau tidak salah, itu sah-sah saja sepanjang dia bertanggung jawab. Tapi kalau sampai 40, itu namanya bisnis," kata Irma.

Legislator Partai Nasdem itu mengingatkan bahwa semangat SPPG adalah mendorong pemerataan ekonomi daerah sehingga tidak boleh dipusatkan pada segelintir elite atau korporasi besar.

Menurut Irma, SPPG harus memberi ruang yang sehat bagi pengusaha kecil yang mampu menjalankan operasional dengan baik, bukan sekadar menjadi alat monopoli atau akumulasi kepentingan ekonomi kelompok tertentu.

Baca Juga: Program MBG Sukses Berkat Adanya Ahli Gizi di Setiap SPPG

"Kalau semuanya dikeeo oleh orang-orang kaya raya, nanti pengusaha kecil enggak dapat apa-apa. Tapi pengusaha kecil yang finansialnya tidak cukup juga jangan dipaksakan, nanti keracunan lagi," jelasnya.

Karena itu, ia menekankan perlunya keseimbangan antara kemampuan usaha dan prinsip tanggung jawab.

Irma menilai esensi utama program SPPG adalah sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga kelancaran distribusi pangan serta menumbuhkan ekonomi daerah.

Baca Juga: BGN Pastikan Ahli Gizi di Program MBG Diprioritaskan Jadi PPPK

Namun tujuan tersebut bisa melenceng jika pengelolaan jatuh ke tangan korporasi besar yang berorientasi pada rantai suplai skala besar dan tidak melibatkan masyarakat.

"Kalau dikelola korporasi besar ya sama saja bohong. Masyarakat enggak dapat pertumbuhan ekonomi. Karena kalau korporasi, mereka langsung ke penjual besar, tidak melibatkan masyarakat umum," jelasnya.

Irma kembali menegaskan posisi Komisi IX bahwa aktor pengelola SPPG MBG bukan isu utama.

"Siapa pun yang mengusahakan SPPG tidak ada masalah, yang penting dia bertanggung jawab," tandasnya.