Putusan MK Soal Larangan Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil Bakal Dibahas di Komisi Reformasi Polri

AKURAT.CO Pemerintah akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan jabatan sipil bagi anggota Polri aktif, dengan menyiapkan aturan hukum baru serta mekanisme transisi yang tepat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pembahasan tersebut akan dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri.

"Putusan ini akan kami bahas dalam komisi. Kami perlu menyiapkan dasar hukum baru dan mekanisme transisi yang tepat," ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga: Percepatan Reformasi Harus Kembalikan Fungsi Polri sebagai Alat Negara Bukan Alat Kekuasaan

Dia menjelaskan, ketentuan mengenai anggota TNI dan Polri yang menduduki jabatan sipil selama ini memiliki perbedaan mendasar. 

Dalam aturan yang berlaku, anggota TNI aktif wajib mengundurkan diri jika ingin menduduki jabatan sipil, sementara bagi anggota Polri hal itu masih dimungkinkan karena adanya celah dalam regulasi.

Meski demikian, dia menekankan adanya sejumlah pengecualian terhadap jabatan tertentu yang diatur dalam peraturan pemerintah, seperti jabatan di Sekretariat Militer atau di Kementerian Pertahanan.

"Kalau itu tidak perlu mengundurkan diri. Tapi pada kepolisian, praktiknya anggota polisi aktif bisa masuk ke jabatan birokrasi sipil tanpa mengundurkan diri karena aturannya tidak ada," tuturnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tidak lagi boleh menempati jabatan sipil di luar institusinya selama masih berstatus aktif.

Polisi hanya dapat menduduki jabatan di lembaga non-kepolisian jika telah mengundurkan diri atau resmi pensiun. Ketentuan itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan perkara Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Baca Juga: Polri Harus Hormati Putusan MK dan Fokus pada Reformasi Internal

Perkara ini menguji konstitusionalitas Pasal 28 ayat (3) beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mereka mencontohkan sejumlah posisi strategis yang kini diisi perwira polisi aktif, seperti Ketua KPK, Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepala BNN, Wakil Kepala BSSN, hingga Kepala BNPT.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," tegas Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan.