Dasco Soal Tunjangan Pensiun DPR Digugat ke MK: Apapun Keputusannya, Kita Akan Ikut

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi beberapa pihak yang mengajukan pemohonan uji materil ke Mahkamah Konstitusi (MK) guna menghapus tunjangan pensiunan DPR RI.

Dia menjelaskan, DPR RI hanya mengikuti aturan yang telah ditetapkan sesuai undang-udang yang berlaku. Sehingga apapun keputusan dari MK, DPR RI akan patuh dan mengikuti segala keputusan yang telah ditetapkan.

"Apapun itu, kami akan tunduk dan patuh pada, apa namanya, putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun yang diputuskan, kita akan ikut," kata Dasco, di Gedung DPR/MPR RI, Rabu (1/10/2025).

Sebelumnya, warga bernama Lita Linggayani Gading dan Syamsul Jahidin mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang nomor 12 tahun 1980 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatannya, mereka meminta agar MK menghapus uang pensiun bagi Anggota DPR. Dengan nomor perkara 176/PUU-XXIII/2025.

Baca Juga: Gaji DPR Rp65 Juta Masih Ketinggian, Formappi Minta Tunjangan Lain Dievaluasi

Pemohon mengajukan gugatan terhadap pasal 1 a, pasal 1 f, dan pasal 12 UU nomor 12/1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara.

Dalam gugatannya, pemohon mempersoalkan status Anggota DPR sebagai anggota Lembaga Tinggi Negara sehingga berhak mendapatkan uang pensiun setelah tak menjabat lagi. Pemohon mengatakan, aturan yang ada membuat anggota DPR bisa mendapat pensiun seumur hidup meski hanya duduk di kursi DPR selama satu periode atau 5 tahun.

Pemohon mengatakan besaran pensiun pokok dihitung 1 persen dari dasar pensiun untuk tiap bulan masa jabatan. Menurut pemohon, ada pula Surat Menkeu nomor S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 yang menyebut pensiun DPR besarannya sekitar 60% dari gaji pokok.

"Tidak seperti pekerja biasa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia tetap berhak atas uang pensiun meski hanya menjabat satu periode alias lima tahun. Hak ini dijamin UU nomor 12 tahun 1980," ucap pemohon.