Kesuksesan Pemilu Salah Satu Capaian Kepuasan Publik di 100 Hari Kerja Presiden Prabowo

AKURAT.CO Tingginya angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan tidak lepas dari suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, capaian ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kabinet Merah Putih.

Sebelumnya, hasil survei terbaru Litbang Kompas mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama mencapai 80,9 persen secara keseluruhan.

Politik dan keamanan mendapat tingkat kepuasan tertinggi sebesar 85 persen dibandingkan bidang lain.

Baca Juga: 100 Hari Kerja, Pemerintah Selamatkan Uang Negara Rp6,7 Triliun dari Kasus Korupsi

"Kami memaknai ini sebagai apresiasi dari publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Karena dalam waktu 100 hari atau tiga bulan tentu hal yang paling mudah dicatat, diingat dan dilihat oleh publik adalah rangkaian pilkada tadi," jelas Wamendagri, kepada wartawan, Jumat (31/1/2025).

Dia menjelaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras banyak pihak, termasuk KPU, Bawaslu, DKPP hingga aparat TNI dan Polri.

Berkat sinergi semua elemen, masyarakat dapat menggunakan hak politiknya dengan aman dan lancar.

"Publik memberikan apresiasi bagaimana kita semua, bangsa ini bisa melewati satu proses yang sangat rumit dan menempatkan kebersamaan dalam perbedaan sebagai nilai yang paling utama," ujar Wamendagri.

Baca Juga: PKB Apresiasi 100 Hari Kerja Prabowo-Gibran: Fokus Efisiensi Anggaran dan Kebijakan Tepat Sasaran

Menurutnya, keberhasilan pilkada tidak hanya memastikan stabilitas politik tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Karena itu, dia mendorong semua pihak untuk berkontribusi dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dan evaluasi sistem keserentakan pemilu.

Nantinya, pembahasan ini akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR, mahasiswa dan tokoh masyarakat.

"Kita akan berbicara tentang isu keserentakan, dampak keserentakan bagi kualitas atau partisipasi pemilih. Kita juga akan berdiskusi tentang bagaimana kita mengevaluasi koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan semua instansi terkait," jelas Wamendagri.

Baca Juga: 100 Hari Kerja Pemerintahan Prabowo, DPR Dorong Revisi Paket UU Politik Lewat Omnibus Law