AKURAT.CO Partai Amanat Nasional (PAN) buka suara terkait wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.
Usulan tersebut layak dipertimbangkan guna memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia yang saat ini dinilai terbebani oleh tingginya ongkos politik.
Sekretaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, menjelaskan, pengalamannya yang hampir satu dekade mengawal proses pilkada langsung, terdapat tren negatif yang terus meningkat, mulai dari politik uang (money politics) hingga penguatan politik dinasti.
"Kami melihat adanya peningkatan intensitas di berbagai hal, seperti money politics, politik dinasti, hingga politik identitas saat Pilkada dilaksanakan secara langsung. Kita ingin melihat bagaimana jika model itu dikembalikan ke perwakilan (DPRD) agar ekses tersebut bisa dikurangi," ujar Eddy kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (29/12/2025).
Ia mengatakan, pemilihan melalui keterwakilan memiliki landasan filosofis yang kuat dalam Pancasila, khususnya Sila Keempat tentang "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan".
Pasalnya, sangat disayangkan pola pikir masyarakat yang kerap terdegradasi akibat praktik politik pragmatis dalam pilkada langsung.
Baca Juga: Pilkada Jalan Tengah: Gagasan Didik J Rachbini Melawan Politik Uang
Maka diharapkan nantinya kepala daerah tidak memiliki beban keuangan atau janji kepada donor sejak awal menjabat.
"Dampaknya negatif terhadap pendidikan politik karena masyarakat hanya disuguhi amplop atau sembako untuk memilih calon.
Edy pun menegaskan bahwa mekanisme pilkada lewat DPRD tetap konstitusional. Ia mempersilakan pihak-pihak yang keberatan untuk menempuh jalur hukum jika nantinya terjadi perubahan undang-undang.
"Andaikata ada perubahan undang-undang dan ada yang merasa tidak konstitusional, tentu ada jalurnya untuk membawa ini ke Mahkamah Konstitusi," tutur dia.
Ia menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah melakukan kajian dengan tujuan untuk penguatan demokrasi. Meski hal ini pasti menuai pro kontra karena menarik hak pilih langsung.
“Karena amanat reformasi adalah menghasilkan proses dan pemimpin yang berkualitas berintegritas, dan bekerja sesuai amanat masyarakat," tegas Eddy yang juga menjabat Wakil Ketua MPR RI.
Baca Juga: MPR: Pilkada Tidak Langsung Sejalan dengan Pancasila
