Cara Melaporkan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu dan Tahapan Penanganannya

AKURAT.CO Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu proses demokrasi terpenting yang menentukan arah pemerintahan dan masa depan suatu bangsa.

Agar proses ini berjalan secara jujur, adil, dan transparan, diperlukan lembaga pengawas yang memiliki kewenangan untuk memastikan setiap tahapan pemilu dilaksanakan sesuai aturan.

Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), lembaga yang dibentuk khusus untuk melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap dugaan pelanggaran pemilu.

Pengawasan yang dilakukan Bawaslu bersifat menyeluruh, mulai dari masa persiapan, kampanye pemungutan suara, hingga penetapan hasil.

Dalam menjalankan perannya, Bawaslu tidak hanya bekerja sebagai pemantau tetapi juga sebagai lembaga penegak aturan pemilu.

Mereka menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, maupun temuan dari hasil pengawasan langsung di lapangan.

Setiap dugaan pelanggaran harus ditangani secara sistematis dengan prosedur yang jelas, mulai dari verifikasi laporan hingga penentuan tindak lanjut.

Melalui mekanisme yang transparan, Bawaslu berupaya menjaga kualitas pemilu agar tetap kredibel dan mendapatkan kepercayaan publik.

Cara Melapor Dugaan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu

Setiap warga negara yang menemukan dugaan pelanggaran dapat melaporkannya kepada Bawaslu.

Pelapor dapat berasal dari pemilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, hingga pengawas pemilu di tingkat bawah.

Laporan bisa disampaikan secara tertulis melalui kantor Bawaslu terdekat atau dengan memanfaatkan layanan pelaporan yang telah disediakan, baik secara luring maupun daring.

Agar laporan dapat diproses, pelapor wajib melampirkan identitas lengkap, waktu dan tempat kejadian, uraian dugaan pelanggaran, serta bukti pendukung bila tersedia.

Laporan juga harus disampaikan paling lambat tujuh hari sejak peristiwa diketahui. Jika laporan belum memenuhi syarat formal atau materil, pelapor akan diminta melengkapinya terlebih dahulu sebelum masuk ke tahap pemeriksaan.

Tahapan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu

1. Penerimaan Laporan atau Temuan

Bawaslu mencatat laporan dari masyarakat atau temuan dari hasil pengawasan. Semua laporan dicatat secara resmi dan diverifikasi pada tahap awal.

2. Kajian Awal

Dalam tahap ini, Bawaslu memeriksa kelengkapan laporan. Jika persyaratan sudah terpenuhi, laporan masuk ke tahap berikutnya.

Jika tidak lengkap, pelapor diberi waktu untuk memperbaiki atau menambah informasi.

3. Penelitian dan Verifikasi

Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, serta saksi-saksi yang relevan.

Bukti-bukti diperiksa untuk menentukan jenis pelanggaran dan dampaknya terhadap tahapan pemilu.

4. Rapat Pleno

Hasil penelitian dan verifikasi kemudian dibahas dalam rapat pleno internal. Dari rapat ini, Bawaslu memutuskan apakah laporan tersebut termasuk pelanggaran dan langkah apa yang harus ditempuh.

5. Penentuan Jenis Pelanggaran

Hasil rapat pleno menentukan klasifikasi pelanggaran:

Pelanggaran Administrasi → diteruskan kepada KPU atau penyelenggara teknis pemilu.
Pelanggaran Kode Etik → diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Pelanggaran Pidana Pemilu → diteruskan ke Sentra Gakkumdu yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.

Peran Bawaslu dalam Investigasi Lanjutan

Setelah laporan terbukti memenuhi unsur pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan investigasi lanjutan seperti pengumpulan bukti tambahan, pemeriksaan lanjutan, serta koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Untuk pelanggaran pidana, Bawaslu bekerja sama dengan Sentra Gakkumdu untuk memastikan kasus diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Selain itu, Bawaslu juga aktif melakukan patroli pengawasan, terutama pada masa-masa rawan seperti jelang hari pemungutan suara.

Upaya ini ditujukan untuk mencegah praktik-praktik seperti politik uang, intimidasi, atau manipulasi suara.

Bawaslu memiliki peran vital dalam menjaga integritas pemilu. Melalui mekanisme pelaporan yang terbuka, kajian awal, verifikasi hingga penegakan sanksi sesuai jenis pelanggaran, Bawaslu memastikan setiap proses pemilu berjalan sesuai aturan.

Partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran juga menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemilu yang bersih, jujur dan adil.

Laporan: Vania Tri Yuniar/magang