Perbanyak Ruang Lintas Agama, Komisi XIII Dorong BNPT Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah

AKURAT.CO Apresiasi tinggi diberikan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) beserta aparat penegak hukum atas capaian zero terrorist attack 2023-2024 di Indonesia.

Di tahun 2025 yang segera datang, BNPT diharapkan memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah untuk memperbanyak ruang lintas agama, sebagai salah satu strategi pencegahan radikal terorisme.

Apresiasi itu diberikan Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Rinto Subekti.

Dengan strategi soft approach yang dilakukan BNPT, seperti berdialog dengan masyarakat, lintas agama, kontranarasi ini tidak hanya dapat mencegah terorisme namun mampu mendorong kepercayaan publik untuk berinvestasi, menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga: BNPT Dorong Peningkatan Ekonomi Mitra Deradikalisasi di Boyolali

"Inilah satu rumusan baru yang perlu menjadi contoh yang baik dan sejuk. Harapannya juga di bawah kepemimpinan Presiden Pak Prabowo Subianto agar Indonesia tetap kondusif. Agar masyarakat bisa terus melakukan pertumbuhan ekonomi," jelas Rinto, melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (31/12/2024).

Menurutnya, dialog kebangsaan dengan pemuka lintas agama merupakan cerminan baik.

Di mana, tidak hanya mampu menangkal paham paham radikal, namun bisa membangun kepercayaan antar satu sama lain.

Menjalin persaudaraan dan persatuan untuk menjawab persoalan-persoalan bangsa dengan mengedepankan kebhinekaan.

Baca Juga: BNPT Tegaskan Komitmen Jaga Pancasila, Dukung Arahan Presiden Prabowo Lawan Ideologi Kekerasan

Karenanya, legislator asal Karanganyar, Jawa Tengah, itu mendorong BNPT dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati dan wali kota untuk terus melakukan dialog-dialog kebangsaan.

"Nanti tokoh lintas agama bisa menjadikan promosi (key opinion leader) untuk meyakinkan kepada masyarakat Indonesia tetap NKRI, dalam menjaga persatuan dan kesatuan," ujar Rinto.

Ketua DPD Partai Demokrat Jateng ini menekankan bahwa BNPT dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.

Pilar tersebut menjadi dasar BNPT untuk melakukan dialog kebangsaan dan sosialisasi kepada masyarakat, dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Baca Juga: Perkuat Sinergi Deradikalisasi dalam Lapas, BNPT Gelorakan Semangat Kolaboratif

"Bhineka Tunggal Ika adalah keberagaman yang kita miliki dan NKRI adalah harga mati yang harus kita jaga," kata Rinto.

Selain itu, BNPT sebagai badan koordinator dalam penanggulangan terorisme harus terus meningkatkan koordinasi bersama stakeholder untuk memitigasi propaganda ideologi asing, ideologi ekstrem, radikal di media online yang bisa menyebabkan seseorang terpapar paham radikal terrorism atau self-radicalization.

Terutama, fokus bagaimana memitigasi self-radicalization kepada kelompok rentan yakni perempuan, anak dan remaja.

"Saya melihat, yang paling bahaya itu adalah media sosial. Pemerintah, dalam hal ini BNPT maupun juga aparat penegak hukum, apabila di dalam media sosial tersebut ada sesuatu yang menjurus hal-hal yang negatif tentang terorisme, tentunya langsung saja kita cut, di-take down," jelas Rinto.

Baca Juga: BNPT Perkuat Peran Guru di NTB dalam Menangkal Radikalisme, Kekerasan dan Bullying

Ia pun berharap di tahun 2025, ruang perjumpaan lintas agama semakin banyak, memperkuat kerukunan umat beragama.

Sehingga mampu meredam berbagai konflik dan membuat masyarakat tidak mudah terpapar propaganda transnasional.