Sukses Ikut Program Deradikalisasi, Eks Napiter Ajak Masyarakat Berpartisipasi di Pemilu 2024

AKURAT.CO Program deradikalisasi adalah pembinaan berkelanjutan bagi narapidana kasus terorisme atau napiter untuk menghilangkan pemahaman radikal terorismenya.

Program yang dijalankan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) ini terbukti berhasil mentransformasikan dari yang anti-NKRI menjadi agen demokrasi pengusung keberagaman Indonesia.

Kini ada ratusan eks napiter yang bahkan telah menjadi agen demokrasi dan membantu pemerintah memerangi pemahaman salah, radikal terorisme.

Pun jelang Pemilu 2024 mereka mengajak masyarakat untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan ini agar berlangsung aman, damai dan lancar.

Salah satunya adalah Munir Kartono, mantan napiter kasus pengeboman Mapolresta Surakarta. Dalam kasus itu, Munir yang juga sahabat pentolan ISIS Indonesia, Bahrun Naim, bertugas mencari pendanaan secara online melalui bitcoin.

Munir membagikan pengalamannya mengikuti program deradikalisasi. Proses panjang deradikalisasi Munir dimulai selama masa penahanan, di mana dialog, diskusi dan brainstorming diadakan oleh pihak BNPT, Densus 88, akademisi hingga para tokoh agama.

Baca Juga: Aktivitas Terorisme Menurun, Pengamat: Kewaspadaan Tinggi Perlu Terus Dilakukan untuk Bentengi NKRI

Dia menjelaskan bahwa pembinaan yang diterima dalam program deradikalisasi diberikan secara berkesinambungan, termasuk ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas). Puncak dari proses deradikalisasinya terjadi ketika Munir dipindahkan ke Pusat Deradikalisasi BNPT. 

"Di sana saya mendapatkan pembinaan yang komprehensif, mencakup aspek keagamaan, wawasan kebangsaan dan psikologis. Serta melibatkan banyak pihak dari akademisi berpengalaman hingga tokoh masyarakat," kenang Munir.

Pentingnya pembinaan keagamaan dan wawasan kebangsaan menjadi titik balik baginya. Sebelumnya, Munur menganggap Indonesia sebagai negara thogut yang tidak menjalankan syariat Islam. Namun, pemahaman baru tentang maqashid syariah dan sejarah peran ulama dalam kemerdekaan Indonesia membuka pandangannya. 

Munir akhirnya mengubah pandangan radikalnya menjadi pemahaman yang lebih luas dan sesuai dengan semangat Pancasila dan NKRI. 

Setelah melakukan banyak dialog dan berbagai interaksi dengan para ahli agama dan tokoh masyarakat, ia mengaku bahwa pemahaman yang sebelumnya diyakini sangat keliru karena membahayakan keselamatan orang lain.

Munir memberikan pandangan terhadap potensi segregasi dalam masyarakat, terutama melalui isu-isu agama dalam konteks pemilu. Ia menyoroti peran tokoh masyarakat dan agama untuk memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada masyarakat. 

"Masyarakat perlu memahami bahwa pemilihan umum adalah proses berdemokrasi di Indonesia yang telah diatur oleh konstitusi, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini tentu tidaklah tepat jika ditabrakkan pada tafsiran agama yang keliru mengatakan bahwa proses demokrasi tidak sesuai dengan syariat Islam. Justru hal ini dapat membahayakan persatuan Indonesia," terangnya. 

Baca Juga: Moderasi Beragama Cara Terbaik Perangi Radikalisme dan Terorisme

Menurut Munir, di atas konstitusi Indonesia inilah banyak agama dan kepercayaan yang dijamin untuk bisa tumbuh dan berkembang, termasuk Islam.

Oleh karenanya, tidak ada alasan untuk mengklaim bahwa Indonesia adalah negara thogut yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Munir menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 membawa Indonesia ke arah yang lebih baik dan positif. Menurut dia, pemilu tidak berkaitan dengan status keimanan seseorang dan apapun pilihannya. Karenanya tidak boleh digunakan untuk memutuskan kekafiran atau ke-Islam-an seseorang. 

Segregasi seperti ini sering kali sarat dengan kepentingan politik dan yang paling dirugikan tentu saja adalah masyarakat lapisan terbawah (grass root). Mereka cenderung mudah ditanamkan narasi-narasi yang menyentuh sisi emosionalnya tanpa mengikutsertakan sisi rasional dalam pengambilan keputusan.

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik. Ia menilai bahwa perbedaan, termasuk dalam pilihan politik adalah hal yang lumrah dan tidak perlu disikapi dengan cara yang berlebihan.

"Saya berharap, semoga pengalaman yang saya dapatkan bisa memberikan kontra-argumen terhadap narasi radikalisme dan terorisme. Terbukti bahwa program deradikalisasi mampu membawa perubahan pemikiran dan pendekatan yang komprehensif dapat membawa seseorang kembali ke pangkuan NKRI," jelasnya.

Lebih lanjut, Munir juga menyinggung deklarasi dukungan terhadap capres yang dilakukan Ustaz Abu Bakar Baasyir. Dirinya menyoroti hal ini karena deklarasi tersebut dinilai akan memberikan pengaruh terhadap pemahaman kebangsaan banyak pihak, khususnya bagi yang masih meyakini bahwa Indonesia adalah negara thogut.

Baca Juga: Guru Bisa Jadi Agen Pencegahan Radikal Terorisme Di Sekolah Dan Lingkungan

Munir menilai positif dan optimis terhadap perubahan Abu Bakar Baasyir, meskipun mengakui bahwa deklarasi tersebut bisa saja memiliki motivasi tertentu.

Hal ini juga berlaku bagi tokoh atau kelompok radikal lainnya yang menyatakan kembali ke pangkuan NKRI. Motivasi tiap individu bisa saja terlihat ataupun tidak.

"Perlu diingat bahwa dalam kelompok radikal terdapat berbagai faksi dan tanggapan yang dapat berbeda-beda terhadap dukungan masing-masing individu kepada Abu Bakar Baasyir. Saya melihat apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Baasyir sebagai catatan positif, namun tidak ada salahnya untuk tetap berhati-hati," jelas Munir, dalam keterangan resmi BNPT, Rabu (24/1/2024).