Menko Airlangga: Aksesi OECD Kunci Reformasi dan Lepas dari Middle Income Trap

AKURAT.CO Percepatan aksesi Indonesia untuk Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) dinilai menjadi langkah strategis demi mendorong reformasi struktural sekaligus membawa Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.

Pemerintah menegaskan peran sektor swasta menjadi kunci utama dalam mempercepat proses tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, melainkan prioritas strategis nasional yang berkaitan langsung dengan peningkatan daya saing ekonomi jangka panjang.

Menurutnya, penyelarasan kebijakan Indonesia dengan standar OECD akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas regulasi, serta menciptakan iklim usaha yang lebih kredibel bagi investor global.

Komitmen tersebut disampaikan Airlangga saat memberikan sambutan dalam kegiatan KADIN Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession yang digelar di kantor Boston Consulting Group (BCG), London.

Forum ini mempertemukan pemerintah Indonesia dan Inggris, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, serta pelaku usaha internasional.

Airlangga menegaskan, aksesi OECD merupakan fondasi penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Dengan standar kebijakan yang selaras praktik global, Indonesia diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris atas dukungan berkelanjutan dalam proses aksesi Indonesia ke OECD. Dukungan teknis dari BCG turut diapresiasi, khususnya dalam pendampingan Tim Nasional guna mempercepat tahapan aksesi.

“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mempercepat proses aksesi OECD serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujar Airlangga dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (21/1/2026).

Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia Dominic Jermey menilai pertemuan ini menjadi momentum penting, seiring disepakatinya United Kingdom–Indonesia Strategic Partnership. Pada hari yang sama, Airlangga juga dijadwalkan menandatangani Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) sebagai penguatan kerja sama ekonomi bilateral.

Dari kalangan dunia usaha, Ketua Dewan Penasihat Kadin Indonesia Hashim Djojohadikusumo menilai besarnya skala ekonomi Indonesia membutuhkan dukungan struktural agar mampu tumbuh lebih tinggi. Ia menyebut aksesi OECD sebagai salah satu langkah krusial untuk memperkuat fondasi pertumbuhan jangka panjang.

Senada, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie menegaskan komitmen penuh sektor swasta dalam mendukung percepatan aksesi Indonesia ke OECD. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha penting agar reformasi kebijakan dapat berjalan seiring dengan kebutuhan pelaku ekonomi.

Pada sesi panel, Global Expert on Geopolitics and Trade Tim Figures memaparkan pengalaman sejumlah negara yang berhasil keluar dari middle income trap setelah menjadi anggota OECD. Hal ini memperkuat pandangan bahwa aksesi OECD dapat menjadi katalis transformasi ekonomi.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Shinta W. Kamdani menambahkan, edukasi kepada dunia usaha mengenai manfaat dan implikasi aksesi OECD perlu terus diperkuat. Ia menegaskan sektor swasta siap berperan aktif dalam mendukung agenda reformasi nasional.

Pertemuan ini sekaligus menandai official kick-off keterlibatan sektor swasta dalam mendukung aksesi Indonesia ke OECD, dengan dukungan UK FCDO dan Growth Gateway Programme. Inisiatif tersebut diharapkan menjadi wadah strategis untuk memperkuat dialog kebijakan dan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.