DPR: APBN Harus Jadi Perisai di Tengah Gejolak Global

AKURAT.CO Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Hadi, menegaskan pentingnya langkah antisipatif dan adaptif dari pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian global yang dapat mengancam ketahanan fiskal dan pelaksanaan APBN 2025.

Dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Laporan Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, anggota Badan Anggaran DPR RI dari Dapil NTB II (Pulau Lombok) ini menyampaikan bahwa dinamika geopolitik dan ekonomi dunia tidak bisa lagi dianggap sebagai isu luar negeri semata.

“Dinamika global semakin tidak menentu. Ketegangan geopolitik, perang tarif, fragmentasi ekonomi internasional, dan perlambatan pertumbuhan negara-negara mitra dagang utama seperti Tiongkok dan Eropa adalah faktor-faktor nyata yang menekan kinerja perekonomian nasional,” ujar Abdul Hadi dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

Menurut Hadi, APBN tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, tetapi juga sebagai alat stabilisasi (shock absorber) yang seharusnya mampu melindungi perekonomian dari guncangan eksternal.

Untuk itu, ia mendorong agar pemerintah tidak terlena dengan kinerja Semester I, tetapi segera menyusun langkah mitigasi konkret menghadapi Semester II.

“Perlu diperkuat bauran kebijakan antara fiskal dan moneter. Pemerintah harus lebih gesit menyesuaikan strategi fiskal agar pembiayaan tetap berkelanjutan, daya beli rakyat terjaga, dan kelompok rentan tetap dilindungi,” paparnya.

Baca Juga: Dukung Masyarakat Sehat Sejahtera, Pegadaian Kanwil VIII Jakarta 1 Gelar Khitan Massal Gratis

Ia juga menyinggung pentingnya menjaga efektivitas program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan revitalisasi layanan kesehatan, agar tidak terganggu oleh tekanan fiskal.

“Belanja pembangunan harus tetap dijalankan dengan prinsip efisiensi, tepat sasaran, dan berdampak langsung ke masyarakat,” tegasnya.

Abdul Hadi juga merespons proyeksi ekonomi yang disampaikan Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Ia menekankan pentingnya transparansi strategi mitigasi fiskal di tengah potensi gejolak, termasuk volatilitas nilai tukar, kenaikan suku bunga global, dan pelemahan ekspor.

“Kita tidak boleh abai terhadap beban bunga utang yang meningkat serta potensi pelebaran defisit. Pemerintah perlu menyampaikan rencana kontinjensi yang konkret dan terukur,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar belanja infrastruktur tetap diarahkan untuk mendukung ketahanan nasional, khususnya dalam sektor pangan, konektivitas antarwilayah, dan penguatan desa-desa tertinggal.

“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan menyentuh wilayah-wilayah seperti NTB,” tandasnya.