Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2026, Optimisme Pemerintah dan Hantaman Realitas Global

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia telah mengumumkan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2026 di kisaran 5,2 hingga 5,8%. Target ini diumumkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebagai bagian dari Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang menjadi dasar penyusunan RAPBN 2026 mendatang.

Sri Mulyani menekankan bahwa target tersebut merupakan cerminan optimisme pemerintah terhadap kinerja ekonomi nasional ke depan. Optimisme ini didasarkan pada asumsi bahwa reformasi struktural akan terus berjalan dan stabilitas makroekonomi dapat dipertahankan.

Namun, proyeksi tersebut menuai beragam respons, terutama dari kalangan legislatif. Komisi XI DPR RI menyampaikan kritik tajam terhadap target pertumbuhan yang dianggap terlalu optimistis.

Anggota Komisi XI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah terlalu berlebihan dalam menetapkan target tersebut, mengingat banyak indikator ekonomi belum sepenuhnya pulih pasca pandemi.

"Bahkan cenderung terlampau percaya diri (over confidence), proyeksi IMF dan World Bank terhadap perekonomian kita tahun 2026, hanya akan tumbuh sebesar 4,8 persen, sedikit meningkat dibandingkan proyeksi tahun 2025 sebesar 4,7 persen," ujarnya dikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (25/5/2025).

Lebih lanjut Anis menjelaskan bahwa realisasi Triwulan I 2025 yang lalu, perekonomian Indonesia hanya tumbuh sebesar 4,87% (year on year/yoy), melambat dibanding kuartal sebelumnya yang masih tumbuh 5,02%.

"Artinya pertumbuhan ekonomi nasional sedang dalam kondisi yang stagnan dan melambat. Jadi dua kondisi ini, hendaknya menjadi perhatian dan ukuran bagi Pemerintah untuk menentukan target pertumbuhan ekonomi kita tahun 2026," tuturnya.

Namun demikian, Anis menyebut bisa memahami, menurutnya Pemerintah ingin membangun pandangan dan sikap optimisime bahwasanya perekonomian global dan nasional akan membaik pada tahun 2026.

"Tapi realistisnya target pertumbuhan ekonomi nasional dalam kisaran 5,0% hingga 5,02% pada tahun 2026," imbuhnya.

Kritik tersebut bukan tanpa dasar. Sejumlah lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia memberikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang jauh lebih konservatif.

IMF, misalnya, memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada 2026. Lembaga tersebut mencermati bahwa tekanan global dan ketidakpastian pasar masih akan membayangi perekonomian negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Bank Dunia pun mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga dibutuhkan upaya lebih dari sekadar kebijakan fiskal konvensional.

Salah satu tantangan utama dalam mencapai target pertumbuhan adalah rendahnya produktivitas nasional. Tanpa perbaikan signifikan dalam sektor industri dan pertanian, target 5,8% hanya akan menjadi angan-angan.

Selain itu, struktur ekonomi Indonesia yang masih sangat bergantung pada konsumsi domestik membuat negara ini rentan terhadap guncangan eksternal.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB), dengan kontribusi sekitar 54%.

Ketika daya beli masyarakat tertekan akibat inflasi atau kenaikan harga pangan dan energi, maka pertumbuhan ekonomi otomatis terhambat.

Dalam konteks global, Indonesia juga dihadapkan pada situasi ekonomi dunia yang belum sepenuhnya stabil. Ketegangan geopolitik, kenaikan suku bunga The Fed, serta perlambatan ekonomi China menjadi faktor yang mempengaruhi ekspor dan investasi.

Pemerintah memang mengandalkan investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan. Namun, iklim investasi di Indonesia belum sepenuhnya kondusif. Ketidakpastian regulasi, birokrasi yang lambat, serta korupsi masih menjadi hambatan utama bagi investor untuk menanamkan modal jangka panjang di Indonesia.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan sejumlah reformasi seperti UU Cipta Kerja dan OSS (Online Single Submission), efektivitas implementasi di lapangan masih dipertanyakan.

Hal tersebut diaminkan oleh Anis, dirinya menilai belum melihat kebijakan efisiensi ini memberikan dampak bagi perekonomian, terutama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sebagaimana yang kita katahui, kebijakan efisiensi yang dilakukan oleh Pemerintah tidak difokuskan untuk memperbaiki kualitas pembiayaan dan sektor-sektor pendorong pertumbuhan tetapi sebagian besar untuk MBG dan Danantara, tetapi jika di tahun 2026 nanti Pemerintah konsisten melakukan kebijakan efisiensi anggaran tidak prioritas dan kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas penggunaan anggaran untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan, mungkin kita berharap hasilnya akan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Anis menganggap sulit untuk bisa tumbuh lebih tinggi, jika tidak ada terobosan dan inovasi yang dikembangkan.

Mengingat kondisi perekonomian global saat ini yang masih tidak menentu, ditambah kondisi geopolitik yang sewaktu-waktu bisa pecah peperangan, ditambah kondisi ekonomi nasional yang sangat tergantung kepada harga komoditas, penerimaan pajak melambat dan pertumbuhan industri juga tidak menunjukkan pergerakan yang signifikan.

Penyumbang pertumbuhan praktis sebagian besar di-support oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,94% sepanjang tahun. Sektor konsumsi ini berkontribusi 54% terhadap PDB Indonesia, menjadikannya pendorong utama pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.

Belum lagi tantangan dalam pembangunan infrastruktur yang belum merata di luar Pulau Jawa. Ketimpangan antarwilayah menjadi masalah klasik yang belum juga terselesaikan.

Investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia juga belum menunjukkan tren peningkatan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap stabilitas dan kepastian hukum masih perlu diperkuat.

Sementara itu, sektor ekspor menghadapi tantangan akibat penurunan harga komoditas global. Harga batu bara, sawit, dan nikel yang sempat melonjak kini mulai melandai. Dengan menurunnya harga komoditas, nilai ekspor Indonesia ikut tergerus. Tentunya hal ini berdampak langsung pada neraca perdagangan dan cadangan devisa.

Di sisi lain, penguatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah menambah beban impor dan utang luar negeri. Hal ini semakin menekan stabilitas makroekonomi nasional.

"Pemerintah perlu memastikan agar instrumen fiskal tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan, tetapi juga mampu menjadi stimulus yang efektif untuk mendorong produktivitas dan daya saing nasional," tegas Anis kembali.

Meskipun begitu, Sri Mulyani menyatakan bahwa reformasi akan terus dilakukan, termasuk dalam sektor perpajakan, belanja negara, dan pembiayaan yang inovatif.

Namun, publik menanti realisasi dari janji tersebut. Banyak kebijakan reformasi yang kerap tersendat dalam tahap implementasi akibat tarik ulur politik dan resistensi birokrasi. Komisi XI DPR menyoroti bahwa ketidakselarasan antara asumsi makro dan realisasi anggaran dalam beberapa tahun terakhir menjadi catatan penting yang tidak boleh diabaikan.

Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta sektor swasta untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan global.

Pemerintah juga perlu memperbaiki kualitas belanja negara. Efisiensi dan efektivitas anggaran harus menjadi prioritas agar dana publik benar-benar memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi sumber daya manusia harus mendapatkan alokasi dan perhatian lebih serius. Selain itu, digitalisasi dan transformasi ekonomi hijau harus dipercepat agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara tetangga di ASEAN.

Negara seperti Vietnam dan Filipina menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil karena keberanian dalam mengambil keputusan strategis. Tentunya kondisi tersebut menjadi alarm bagi Indonesia untuk tidak terjebak dalam zona nyaman dan terus mendorong perubahan struktural.

Dalam jangka pendek, stabilitas harga dan pengendalian inflasi menjadi kunci agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Pemerintah harus bisa mengendalikan harga bahan pokok, menjaga pasokan pangan, serta meredam dampak fluktuasi global terhadap ekonomi domestik.

Langkah-langkah strategis seperti penguatan UMKM, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap sektor manufaktur harus menjadi prioritas.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif hanya dapat dicapai jika seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan.Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran juga menjadi isu penting yang harus terus dikawal publik dan lembaga pengawas.

Anis menjelaskan bahwa solusi yang paing utama untuk saat ini yakni pada iklim investasi, aturan main yang tidak tumpang tindih, tidak ada pungli, intinya ada kepastian bagi investor dan pengusaha untuk menanamkan modalnya dan berusaha.

"Oleh karena itu perlu ada kerja keras dan kebijakan yang tapat untuk mengatasi persoalan ekonomi kita saat ini. Kita tentu memberikan kesempatan pada Pemerintah untuk bekerja dan membuktikan kebijakannya tepat untuk mengatasi semua persoalan yang ada," paparnya.

"Oleh sebab itu kebijakan yang diambil harus tepat baik secara fiskal maupun moneter, kurang lebih 7 bulan usia Pemerintahan seharusnya sudah memiliki konsep dan kerangka yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada, mana yang menjadi skala prioritas dan mana yang masih bisa ditunda," ucap Anis.