Paket Pajak Trump Dinilai Untungkan Konglomerat, Defisit AS Terancam Membengkak

AKURAT.CO Pemangkasan pajak kembali menjadi senjata politik utama Donald Trump dalam upaya merebut kembali kursi Presiden Amerika Serikat.
Lewat dukungan kuat dari mayoritas Partai Republik di Kongres, Trump mendorong paket kebijakan fiskal yang disebutnya sebagai "RUU yang indah nan besar" demi “membuat Amerika hebat kembali.”
Dikutip dari laman bloomberg, paket undang-undang yang tengah digodok ini mencakup perpanjangan tarif pajak individu yang lebih rendah, penghapusan pajak atas tip dan lembur, serta insentif tambahan bagi lansia dan pembeli mobil.
Kebijakan ini, jika disahkan, akan berlaku selama masa jabatan potensial Trump di Gedung Putih hingga 2028.
Di balik retorika ekonomi, para analis melihat langkah ini sebagai strategi kampanye populis untuk menggaet simpati pemilih kelas pekerja dan pelaku usaha kecil.
“Ini adalah pengingat langsung kepada basis pemilih Trump bahwa ia tidak melupakan janji-janjinya,” ujar Ketua Komite Ways and Means dari Partai Republik, Jason Smith.
Namun, di balik layar, tarik ulur politik terus berlangsung. Perdebatan sengit terjadi mengenai pengurangan pajak SALT, sebuah isu sensitif bagi anggota Partai Republik dari negara bagian dengan pajak tinggi. Mereka menuntut batas pengurangan dinaikkan lebih jauh dari usulan saat ini, yakni USD30.000.
Sementara itu, Partai Demokrat mengecam kebijakan tersebut sebagai bentuk proteksi terhadap kelompok super kaya.
“RUU ini bukan tentang pertumbuhan, tapi tentang memberikan pemotongan pajak kepada miliarder,” tegas Richard Neal, anggota Demokrat senior.
Baca Juga: Donald Trump Dikabarkan Akan Akui Negara Palestina Tanpa Hamas
Para ekonom memperingatkan bahwa paket ini berisiko menambah utang nasional secara signifikan, dengan proyeksi defisit mencapai hampir USD4 triliun dalam sepuluh tahun. Namun, kubu Republik tetap yakin bahwa efek stimulatif dari pemotongan pajak akan mengimbangi lonjakan defisit.
RUU tersebut dijadwalkan akan dibawa ke pemungutan suara DPR minggu depan dan ditargetkan mencapai meja Trump sebelum Hari Kemerdekaan AS, 4 Juli. Namun, perpecahan internal Partai Republik sendiri dan tekanan fiskal dapat menjadi ganjalan besar bagi ambisi politik Trump.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.










