Komisi V Minta Hitungan Matang Menperkim Soal Program 3 Juta Rumah

AKURAT.CO Rencana Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Menperkim, Maruarar Sirait merealisasikan program 3 juta rumah mendapat sorotan dan saran untuk dikaji lebih matang dari Senayan.

Anggota Komisi V DPR RI, Daniel Mutaqien Syaiudin menyatakan keprihatinannya bahwa tanpa kajian mendalam, rencana tersebut bisa sulit terealisasi atau bahkan gagal mencapai target. Ia menekankan bahwa realisasi proyek besar semacam ini membutuhkan perencanaan yang realistis, mengingat rekam jejak program serupa yang belum mencapai hasil optimal.

"Kita harus melihat secara realistis, terutama berdasarkan capaian dari tahun-tahun sebelumnya. Tanpa perhitungan teknis yang matang, target ini bisa berdampak negatif pada pemerintah," jelasnya dipantau dari kanal Youtube TVP, Senin (11/11/2024).

Baca Juga: Jadi Penghambat Program 3 Juta Rumah, Utang Pinjol di BI Checking Diusulkan Dihapus

Menurut Daniel, program pembangunan rumah rakyat sebenarnya bukan hal baru, karena sudah direncanakan sejak beberapa tahun lalu. Namun, hingga saat ini, hasilnya masih belum signifikan. Ia mengingatkan bahwa pemerintah sebelumnya, melalui Direktorat Jenderal Perumahan Rakyat, telah memiliki berbagai program serupa.

Namun, kendala teknis dan kurangnya pendanaan kerap menghambat realisasinya, sehingga hasilnya belum maksimal. Dia pun menyoroti besarnya target 3 juta rumah yang diharapkan terealisasi dalam setahun. Menurutnya, angka sebesar itu sulit dicapai tanpa adanya inovasi dan kebijakan pendukung yang efektif.

"Dalam satu tahun, target 3 juta rumah adalah ambisi yang besar dan menantang. Akan sulit jika pendekatan yang digunakan masih seperti sebelumnya. Saya berharap ada langkah baru yang lebih efektif dari kementerian baru ini,” ujarnya.

Selain itu, Daniel mengingatkan bahwa target ambisius ini, jika gagal, bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Kegagalan mencapai target, lanjut Daniel, akan menjadi beban politik bagi kabinet baru yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Publik akan menilai sejauh mana keseriusan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mendasar rakyat.

"Kita tidak ingin proyek ini hanya menjadi janji politik tanpa realisasi yang jelas. Ketika rencana ini sudah diumumkan ke publik, maka pemerintah perlu bertanggung jawab untuk memastikan setiap langkahnya sesuai perhitungan teknis," tegas Daniel.

Legislator ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam memastikan proyek tersebut dirancang dan dijalankan dengan tepat. DPR, lanjutnya, berkomitmen mengawasi setiap perkembangan dari proyek ini, termasuk anggaran dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Daniel mengusulkan agar pemerintah segera menyusun peta jalan atau roadmap detail yang mencakup strategi pendanaan, alokasi lahan, serta mekanisme distribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Roadmap ini diharapkan dapat memberikan transparansi sekaligus sebagai ukuran keberhasilan proyek.

Kendati skeptis, Daniel tetap mendukung semangat perubahan dari Menteri PKP yang baru, Maruarar Sirait. Ia berharap, dengan adanya wajah baru di kementerian, dapat muncul pendekatan-pendekatan segar yang bisa membawa perubahan nyata. Ia pun optimis bahwa kolaborasi lintas kementerian dapat membantu mempermudah proyek ini.

Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak lupa melibatkan sektor swasta dan lembaga pendanaan internasional untuk membantu mencapai target tersebut. "Kerja sama dengan sektor swasta dan organisasi internasional bisa menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan. Pemerintah harus membuka peluang bagi investor agar proyek ini bisa berjalan lancar," tambahnya.

Daniel juga mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan kondisi ekonomi yang saat ini tengah berada dalam masa pemulihan. Dengan situasi perekonomian yang belum sepenuhnya stabil, alokasi anggaran sebesar ini tentu harus dipastikan efisien dan tepat sasaran agar tidak menjadi beban keuangan negara.

Tak hanya itu, dia berharap pemerintah menyiapkan solusi bagi berbagai kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pembangunan, seperti persoalan perizinan lahan dan pendanaan. Menurutnya, pemerintah harus siap dengan rencana mitigasi agar tidak ada hambatan yang bisa mengganggu kelancaran proyek ini.

Daniel menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap proyek tersebut untuk melihat sejauh mana progres yang telah dicapai. Ia juga mengimbau agar masyarakat diajak berpartisipasi dalam pengawasan pembangunan, sehingga proyek ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dengan target ambisius ini, DPR berharap rencana pembangunan rumah ini tidak sekadar menjadi wacana tanpa realisasi. Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah dan DPR, proyek ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.