Begini Jurus Pemerintah Tingkatkan Ketepatan Sasaran Subsidi Energi dan Listrik

AKURAT.CO Pemerintah Indonesia saat ini tengah melakukan evaluasi subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dengan tujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi anggaran.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani mengungkapkan bahwa sekitar 20-30% dari subsidi BBM dan listrik saat ini berpotensi tidak tepat sasaran.

"Ini mencapai angka hingga Rp100 triliun dan itu angka yang gede loh," ujarnya usai Rapat Terbatas, Minggu (3/11/2024).

Jumlah ini mencerminkan kebocoran yang cukup signifikan, mengurangi efektivitas program yang dirancang untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk meminimalisir kebocoran, pemerintah mempertimbangkan mekanisme baru yang memungkinkan penyaluran subsidi lebih terarah.

Salah satu opsi yang sedang dikaji adalah penerapan bantuan langsung kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Dengan cara ini, pemerintah berharap bantuan dapat lebih tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi kemungkinan subsidi jatuh ke tangan yang tidak sesuai dengan kriteria.

Bagi masyarakat, perubahan mekanisme subsidi BBM dan listrik ini memiliki dampak yang signifikan. Jika subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran, masyarakat berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan akan mendapat manfaat yang lebih besar.

Namun, beberapa kalangan khawatir bahwa perubahan ini bisa menimbulkan efek samping, seperti hilangnya akses subsidi bagi kelompok yang sebelumnya sudah terbiasa mendapatkan bantuan.

Sosialisasi menjadi hal krusial dalam proses ini. Pemerintah diharapkan dapat menjelaskan perubahan mekanisme ini kepada masyarakat secara transparan dan komprehensif, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau munculnya informasi yang tidak akurat.

"Sosialisasi yang baik akan membantu masyarakat memahami tujuan dan manfaat dari perubahan ini, serta mengurangi kemungkinan munculnya spekulasi negatif," ujar Rosan.

Untuk memastikan efektivitas penyaluran, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan teknologi dalam verifikasi data penerima subsidi. Teknologi data dapat membantu dalam mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar berhak menerima bantuan dan meminimalisir resiko penyelewengan.

Selain itu, penggunaan teknologi memungkinkan proses pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran subsidi.

Peningkatan ketepatan sasaran subsidi tidak hanya menguntungkan masyarakat penerima bantuan, tetapi juga mendukung penghematan anggaran negara. Anggaran yang tadinya digunakan untuk subsidi yang kurang efektif dapat dialihkan untuk mendukung program-program penting lainnya, seperti pengembangan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Meskipun memiliki banyak potensi manfaat, implementasi kebijakan ini tidak luput dari tantangan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah validasi data penerima subsidi yang kerap berubah.

Selain itu, resistensi dari masyarakat yang terdampak juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi. Pemerintah diharapkan dapat menyediakan solusi yang fleksibel dan responsif untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul selama implementasi.

Keberhasilan program ini membutuhkan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kerja sama antarlembaga penting untuk memastikan bahwa data penerima subsidi diperbarui secara berkala dan akurat.

Selain itu, pengawasan bersama dari berbagai pihak dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan.