Ekonomi Malaysia Menguat, Pencabutan Subsidi BBM Bisa Ditunda

Disebutkan dalam lansiran Bloomberg, Kepala Ekonom Investasi Maybank, Suhaimi Ilias menjelaskan bahwa Malaysia masih dapat mencapai targetnya untuk mengurangi defisit fiskal menjadi 4,3% dari produk domestik bruto (PDB) tahun ini meskipun Anwar menunda penghapusan subsidi RON95 hingga 2025.

 

"Hal ini terutama jika PDB tahunan melampaui perkiraan resmi 4 hingga 5 persen, karena hal tersebut akan menghasilkan pendapatan yang lebih besar," paparnya.

 

Lebih lanjut Shuaimi menjelaskan bahwa prospek tersebut tampaknya sangat mungkin terjadi. dimana risiko peningkatan pada proyeksi pertumbuhan 4,7% saat ini dan akan meninjau perkiraan tersebut setelah angka PDB kuartal kedua final dirilis bulan depan. 

 

Analis di Citigroup Inc telah menaikkan proyeksi mereka untuk pertumbuhan Malaysia menjadi 5,2% setelah negara tersebut melaporkan ekspansi yang lebih cepat dari yang diperkirakan pada kuartal terakhir. "Perekonomian pada dasarnya berjalan dengan sangat baik," kata Suhaimi dalam penjelasannya pada Kamis (25/7/2024). 

 

Jika pemotongan subsidi ditunda hingga tahun depan, inflasi Malaysia diperkirakan akan mendekati 2% pada 2024 dibandingkan perkiraan Maybank saat ini sebesar 2,4%, tambahnya.

Pada bulan Juni, Malaysia mengganti subsidi solar dengan bantuan yang ditargetkan untuk menghemat 4 miliar ringgit per tahun.  Langkah ini menyebabkan lonjakan harga bahan bakar sebesar 56% dalam semalam dan memicu reaksi publik. Namun, dampaknya pada inflasi utama masih minim untuk saat ini. 

 

Indeks harga konsumen (IHK) naik 2% untuk bulan kedua berturut-turut pada Juni, menurut Departemen Statistik Malaysia, lebih rendah dari perkiraan median kenaikan 2,2% dalam survei Bloomberg. Penghapusan subsidi RON95 diperkirakan akan berdampak lebih signifikan, tetapi Anwar belum menentukan batas waktunya. 

 

Dia menyatakan akan fokus pada pelaksanaan reformasi diesel yang mulus terlebih dahulu. Analis dari Citigroup hingga RHB Investment Bank Bhd semakin percaya bahwa pemerintah kemungkinan akan menunda langkah tersebut hingga akhir tahun ini.