IMF Peringati Indonesia Soal Bahaya Lemahnya Kerangka Makro Fiskal

AKURAT.CO Lembaga Keuangan Internasional, Dana Moneter Internasional (IMF) menyampaikan bahwa melemahnya kerangka kerja makro-fiskal dapat merusak kredibilitas kebijakan di Indonesia, sekaligus menimbulkan risiko pada sektor ekspor akibat ketidakpastian ekonomi global.

"Di sisi domestik, kerangka kerja makro-fiskal yang melemah dapat mengganggu kredibilitas kebijakan," tulis IMF melalui lansiran Bloomberg.

Oleh karena itu, lembaga internasional tersebut merekomendasikan agar Indonesia untuk tetap menjaga pondasi fiskal secara seksama dan hati-hati seperti yang sudah dilakukan selama ini.

Baca Juga: Narasi Rasio Utang 50 Persen PDB vs Defisit Fiskal 0 Persen

IMF menjelaskan bahwa defisit fiskal yang lebih kecil dapat mendukung pertumbuhan dan membuat kebijakan lebih seimbang. Batas defisit fiskal sebesar 3% dari produk domestik bruto (PDB) dinilai menjaga kredibilitas fiskal.

"Kerangka fiskal jangka menengah yang lebih baik, dengan target operasional yang jelas, akan memastikan kebijakan fiskal dapat bertindak secara kontra-siklikal dalam aturan fiskal yang lebih sistematis," tulisnya IMF kembali.

Tak hanya itu saja, pihak tersebut juga menekankan pentingnya memprioritaskan kebutuhan serta melakukan reformasi administrasi dan kebijakan perpajakan untuk memperkuat ruang fiskal guna membiayai pembangunan, tanpa melanggar aturan fiskal.

"Memantau risiko fiskal secara ketat dan menghindari penumpukan kewajiban kontinjensi juga akan menjadi kunci," lanjut IMF.

Di sisi lain, IMF juga memperingatkan risiko volatilitas harga komoditas akibat ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi mitra dagang utama Indonesia, serta dampak negatif dari kondisi keuangan global.

Hal-hal ini menjadi perhatian penting bagi Indonesia dalam menghadapi risiko yang muncul di tingkat global dan domestik. "Pemerintah telah mengejar agenda pertumbuhan yang ambisius untuk mencapai status negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045, yang melibatkan belanja publik, reformasi institusional, dan kebijakan industri," ujar IMF.