Di Depan DPD, Purbaya Beberkan Kebijakan Fiskal Tak Cuma Untuk Kejar Pertumbuhan Tapi Juga Pemerataan

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menghadiri Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hari ini, Senin, 3 November 2025, untuk memaparkan garis besar kebijakan fiskal nasional.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat namun intens tersebut, Menkeu menekankan pentingnya strategi fiskal yang kokoh dalam menghadapi bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global.

​Dalam paparannya, Purbaya menegaskan bahwa isu ketidakpastian global bukanlah barang baru.

Ia menyebut, selama 25 tahun berkarier sebagai ekonom, situasi ketidakpastian dunia selalu hadir dari berbagai sisi, menjadikannya sebuah realitas tahunan yang harus dihadapi, bukan dihindari.

​"Ketidakpastian global selalu ada. Selama 25 tahun saya jadi ekonom, selalu menghadapi hal itu," ujarnya saat rapat bersama DPD RI, di Gedung DPD, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Baca Juga: Temui Komisi XI, Purbaya: Sinergi Penting Agar Fiskal dan Program Pembangunan Sinkron

Pendekatan ini menjadi landasan bagi pemerintah untuk tidak terjebak dalam kekhawatiran berlebihan, melainkan fokus pada penguatan fondasi domestik.

​Menkeu membeberkan bahwa tujuan utama dari kebijakan fiskal saat ini adalah untuk membawa ekonomi Indonesia ke arah yang jauh lebih baik, terutama setelah sempat mengalami keadaan yang dinilai amat membahayakan negara di masa lalu.

​Purbaya menjelaskan, upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan semata, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan.

"Sebagian besar merasa kita enggak begitu. Itu bukan keberhasilan kita kalau kita cuma bikin kaya sebagian orang," tegasnya.

​Visi yang dibawa pemerintah melalui kebijakan fiskal saat ini adalah memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada. Ini mencakup uang, kebijakan, serta kekuatan ekonomi dan politik, untuk tujuan tunggal: memakmurkan masyarakat Indonesia.

​"Tujuan kita adalah memaksimalkan uang yang kita ada, polisi yang kita ada, kekuatan ekonomi dan politik yang ada untuk memakmurkan masyarakat kita," tegasnya.

​Rapat kerja tersebut juga menjadi forum bagi DPD RI untuk menyampaikan aspirasi kritis dari daerah. Ketua Komite IV DPD RI, dalam pengantarnya, menyoroti sejumlah tantangan besar dalam pelaksanaan undang-undang di daerah.

​Salah satu tantangan adalah rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) di banyak wilayah, yang menyebabkan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat tetap tinggi.

Basis data wajib pajak yang lemah dan kepatuhan yang rendah menjadi kendala utama yang perlu diatasi melalui sinergi fiskal pusat dan daerah.

​Meski demikian, Purbaya menyambut baik aspirasi tersebut, menyatakan harapannya agar rapat dapat menghasilkan diskusi yang lebih banyak dan substantif, alih-alih hanya pemaparan slide yang panjang.